Jakarta, gemasulawesi.com- Pengawasan terhadap perdagangan aset kripto semakin diperketat oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag).
Langkah pengawasan pada perdagangan aset kripto tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang akan berinvestasi.
Plt. Kepala Bappebti, Indrasari Wisnu Wardhana dalam siaran persnya, Minggu, 13 Februari 2022 mengatakan, semua produk aset kripto harus terdaftar di Bappebti.
Baca: Transaksi Aset Kripto Naik Hingga Rp1,7 Triliun Hingga Mei 2021
“Kalau ada Aset Kripto baru mau diperdagangkan, maka itu didaftarkan dulu di Bappebti. Melalui calon pedagang fisik aset kripto dilakukan penilaian berdasarkan aturan yang telah ditetapkan,” tuturnya.
Lanjut dia, penetapan aset kripto dilakukan melalui metode penilaian AHP dengan beberapa kriteria yang telah ditetapkan.
Ia mengatakan, sehubungan dengan persoalan tersebut, Bappebti telah mengeluarkan peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021. Dimana dalam regulasi itu disebutkan syarat aset kripto dapat diperdagangkan dalam negeri di pasar fisik aset kripto, mengacu pada peraturan bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang penetapan daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto.
Baca: Porang Komoditi Ekspor Indonesia Diminati Pasar Eropa
Kata Wisnu, ada 229 jenis aset kripto yang ditetapkan oleh Bappebti, dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto.
“Aset kripto tidak bisa diperdagangkan di Indonesia jika belum terdaftar di Bappebti. Saya himbau masyarakat untuk berinvestasi pada aset kripto yang telah terdaftar di Bappebti,” terangnya.
Wisnu juga menilai positif terkait keberadaan aset kripto anak bangsa, selama sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, aset kripto buatan dalam negeri juga bisa diperdagangkan. (adv)
Baca: 20 Senjata Api Anggota Polres Parigi Moutong Diambil Sampel Uji Balistik
