Berita nasional, gemasulawesi– KPK menetapkan Menteri Sosial atau Mensos Juliari Peter Batubara jadi tersangka korupsi program Bantuan sosial atau Bansos penanganan Covid 19.
“KPK menetapkan lima orang tersangka, sebagai penerima JPB (Juliari P. Batubara), pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso (MJS), Adi Wahyono (AW). Sebagai pemberi Ardian I M (AIM), Harry Sidabuke (HS) selaku pihak swasta,” ungkap Ketua KPK Firli Bahuri, saat press conference virtual, Minggu 6 Desember 2020.
KPK membongkar kasus dugaan korupsi bansos covid 19 di Kemensos lewat Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap enam orang.
Mereka yang diamankan antara lain Matheus, Direktur PT Tiga Pilar Agro Utama Wan Guntar, Ardian, Harry, dan Sanjaya pihak swasta, serta Sekretaris di Kemensos Shelvy N.
Baca juga: Babak Baru Kasus Dugaan Korupsi BLT Desa Siniu Parimo
KPK Amankan Uang 14,5 Miliar Rupiah
Dalam operasi OTT yang membuat Mensos Juliari jadi tersangka, tim penindakan KPK turut mengamankan uang sekitar Rp14,5 miliar yang terdiri dari pecahan rupiah, dolar Amerika Serikat, dan dolar Singapura.
Uang disimpan di dalam tujuh koper, tiga tas ransel dan amplop kecil yang disiapkan Ardian dan Harry.
“Untuk fee tiap paket bansos disepakati oleh MJS dan AW sebesar Rp 10 ribu per paket sembako dari nilai Rp 300 ribu per pakat bansos,” jelasnya.
Baca juga: Terealisasi 52 Persen, Satgas Maksimalkan Penyaluran Program PEN Kuartal IV
Firli menjelaskan, dugaan tindak pidana korupsi ini dimulai dari pengadaan bansos untuk penanganan Covid-19. Kementerian Sosial menyalurkan bansos berupa paket sembako senilai Rp 5,9 triliun. Menurut dia, terdapat total 272 kontrak bansos yang didistribusikan dua periode.
“Dan diduga disepakati ditetapkan adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui MJS,” jelas dia.
MJS dan AW kemudian membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa suplier sebagai rekanan penyediaan bansos pada Mei-November 2020. Rekanan yang dipilih adalah AIM, HS, dan PT Rajawali Parama Indonesia alias PT RPI yang diduga milik MJS.
Baca juga: DKPP Turunkan Abd Chair Dari Kursi Ketua KPU Parimo
“Penunjukkan PT RPI sebagai salah satu rekanan tersebut diduga diketahui JPB dan disetujui oleh AW,” ucap Firli.
Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima fee Rp12 miliar yang diberikan secara tunai oleh Matheus kepada Juliari melalui Adi dengan nilai sekitar Rp8,2 miliar.
Uang itu selanjutnya dikelola Eko dan Shelvy selaku orang kepercayaan Juliari, untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi politikus PDIP itu.
Baca juga: Camat Tidak Bisa Intervensi Dana Desa
Untuk periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako, terkumpul uang fee dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020, sejumlah sekitar Rp8,8 miliar yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan Juliari.
Jeratan Hukum Korupsi Mensos Juliari
Selaku penerima, Juliari dijerat Pasal Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sementara Adi dan Matheus dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sedangkan selaku pemberi, Ardian dan Harry dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Baca juga: Dugaan Korupsi BLT Siniu Parimo, Satu Orang Jadi Tersangka
Laporan: Muhammad Rafii
