Internasional, gemasulawesi – Pemimpin oposisi penjajah Israel, Yair Lapid, menyatakan jika pemerintahan Benjamin Netanyahu menyeret negaranya ke dalam bencana, baik sosial atau ekonomi.
Yair Lapid menyebutkan bahwa seperti sebelum peristiwa Banjir Al-Aqsa, pemerintah penjajah Israel juga mengabaikan semua peringatan yang diberikan para profesional.
“Saya meminta para menteri di kabinet penjajah Israel untuk menentang undang-undang mengenai pengecualian wajib militer, karena jika tidak, bencana ini akan terjadi pada hati nurani mereka,” katanya.
Diketahui jika undang-undang yang dimaksud Lapid, yang telah disetujui oleh Benjamin Netanyahu selaku perdana menteri penjajah Israel, akan meningkatkan usia pembebasan untuk orang Yahudi Haredi ultra-Ortodoks dari dinas militer menjadi 35 tahun, naik dari yang sebelumnya 26 tahun.
Hal ini juga akan memastikan semua laki-laki Haredi yang gagal mendaftar wajib militer tidak akan menghadapi sanksi pidana.
Sementara itu, salah satu menteri di kabinet penjajah Israel, Israel Katz, yang merupakan Menteri Luar Negeri, menyatakan jika kegagalan Amerika Serikat untuk memveto resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai Jalur Gaza yang baru-baru ini disahkan membuat pembebasan tawanan semakin sulit.
“Hamas mengambil keuntungan dari kurangnya hak veto AS untuk menghindari konsekuensi gencatan senjata,” ujarnya.
Diketahui jika resolusi gencatan senjata tersebut menuntut gencatan senjata segera di bulan Ramadhan dan juga pembebasan segera, serta tanpa syarat para tawanan yang masih berada di Jalur Gaza.
Amerika Serikat dilaporkan memilih abstain dalam pemungutan suara yang dilakukan Dewan Keamanan PBB.
Sebelumnya, AS memveto 3 resolusi gencatan senjata.
Di sisi lain, dikabarkan jika disahkannya resolusi gencatan senjata oleh Dewan Keamanan PBB cukup signifikan untuk sebagian besar warga Palestina di Jalur Gaza.
“Resolusi membuat banyak orang berharap,” ucap salah satu sumber yang tidak disebutkan namanya.
Dia melanjutkan bahwa meskipun begitu, segala sesuatunya masih sangat hati-hati karena kantor perdana menteri penjajah Israel dan juga kabinet penjajah Israel menyatakan jika resolusi tersebut tidak berarti apa-apa untuk militer penjajah Israel. (*/Mey)
