Internasional, gemasulawesi – Hamas menyampaikan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, waktu setempat, bahwa pihaknya telah menerima usulan Mesir untuk membentuk komite gabungan Palestina guna mengelola Jalur Gaza setelah perang penjajah Israel yang sedang berlangsung.
Dalam sebuah pernyataan Hamas menyampaikan pihaknya mengadakan pembicaraan mendalam dengan kelompok Fatah di Kairo, Mesir, untuk membentuk sebuah komite yang akan menjalankan Jalur Gaza lewat penerapan kerangka kerja yang disepakati sebelumnya guna mencapai persatuan Palestina.
“Hamas menyampaikan persetujuannya terhadap usulan Mesir untuk membentuk komite dukungan masyarakat yang akan berfungsi melalui mekanisme nasional yang inklusif,” kata mereka.
Baca Juga:
Pasukan Penjajah Israel Dilaporkan Menyerbu dan Melepaskan Tembakan ke dalam RS Turki di Tepi Barat
Hamas menyebutkan delegasinya di Kairo, Mesir, juga menyelenggarakan pembicaraan dengan Front Populer untuk Pembebasan Palestina atau PFLP, kelompok Palestina lainnya untuk membahas perkembangan di Jalur Gaza dan Tepi Barat.
Dia menambahkan pertemuan tambahan diadakan dengan tokoh-tokoh terkemuka Palestina di mana pembaruan tentang diskusi dengan Fatah dan proposal Mesir.
Sejak tahun 2007, perpecahan geografis dan politik terus terjadi antara Hamas dan Fatah dengan berbagai mediasi dan perjanjian regional dan internasional yang gagal menjembatani kesenjangan itu.
Perpecahan yang terjadi saat ini telah memecah belah pemerintahan Palestina, dengan Hamas menguasai Jalur Gaza dan Otoritas Palestina yang dipimpin oleh Fatah menguasai sebagian wilayah Tepi Barat.
Di sisi lain, kelompok HAM, Amnesty International telah menyimpulkan perang penjajah Israel di Jalur Gaza memenuhi ambang batas hukum untuk genosida dalam laporan baru yang memberatkan.
Laporan yang diterbitkan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, waktu setempat, berjudul ‘You Feel Like You Are Subhuman; Israel’s Genocide Against Palestinians in Gaza’, adalah puncak dari penelitian selama berbulan-bulan oleh Amnesty, termasuk wawancara saksi yang ekstensif, analisis ‘bukti visual dan digital’, termasuk citra satelit, dan pernyataan yang dibuat oleh pejabat senior pemerintah dan militer penjajah Israel. (*/Mey)
