Cegah PMK Sulawesi Tengah Stop Sementara Suplai Hewan dari Luar

<p>Ternak Sapi (Ilustrasi Gambar)</p>
Ternak Sapi (Ilustrasi Gambar)

Berita Kesehatan, gemasulawesi – Cegah wabah Penyakit Kaki dan Mulut (PMK), Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah, menghentikan sementara suplai hewan dari luar daerah.

Hal itu diungkapkan Dandi Alfita, Kepala Bidang kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Perkebunan dan Peternakan Sulawesi Tengah, di Palu, Jumat 08 Juli 2022.

“Sejak pemeriksaan kami tidak ada sapi yang terjangkit PMK, kami berharap hal itu tidak terjadi. Untuk berjaga-jaga, kami menghentikan sementara suplai hewan ternak dari luar daerah,” ucap Kepala Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Perkebunan dan Peternakan Sulteng Dandi Alfita di Palu, Jumat 08 Juli 2022.

Meski pasokan sapi dari luar daerah dihentikan, peternak Sulawesi Tengah masih bisa memasok sapinya ke berbagai daerah di Tanah Air.

Baca: Banjir Rendam Tiga Kelurahan di Kabupaten Tojo Una-Una

Ia mengatakan, Sulawesi Tengah merupakan salah satu sentra peternakan, sehingga kebijakan pemerintah membolehkan pasokan ke daerah lain untuk menjaga kesejahteraan peternak. Permintaan pasar cukup besar di luar daerah, yakni Kalimantan Timur.

Ia menambahkan, upaya preventif yang saat ini dilakukan Pemprov Sulawesi Tengah ditujukan untuk mencegah kemungkinan atau tanda-tanda penyebaran wabah sejak 07 Juli menyusul ditemukannya potensi PMK di Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. katanya, untuk memasifkan penjualan hewan ternak antar kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah yang aman dari PMK.

“Penularan wabah ini sangat cepat. Setelah menemukan petunjuk atau potensi di Sulawesi Selatan, untuk sementara kita hentikan suplainya karena Sulawesi Selatan merupakan salah satu pemasok ternak sapi untuk Sulawesi Tengah,” kata Dandi.

Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah juga melakukan penyemprotan disinfektan di lebih dari 100 kandang sapi di kawasan itu untuk mensterilkan sapi dari ancaman penyakit mulut dan kuku. Vaksinasi juga dilakukan dengan bekerja sama dengan Balai Karantina Pertanian (Barantan) Kelas II Palu untuk memastikan tidak ada penularan PMK di Sulawesi Tengah.

Ia mengatakan, bersama Barantan, kita pastikan sampai saat ini belum ada wabah penyakit mulut dan kuku dan fokus pengawasan kita pada sapi, kerbau, kambing dan babi. (*/Ikh)

Baca: Siapa Tetsuya Yamagami Pelaku Penembakan Mantan PM Jepang?

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Jelang Tahun Ajaran Baru, BPBD Makassar Desinfeksi Puluhan Sekolah

Jelang tahun ajaran baru, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar, melakukan desinfeksi puluhan sekolah di Kota

Pemkot Makassar Targetkan Vaksinasi Dosis Ketiga 50 Persen Akhir Juli

Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Dinas Kesehatan Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan, targetkan cakupan vaksinasi COVID-19 dosis ketiga

Cegah Wabah PMK, Pemrov Sulawesi Barat Bentuk Tim Satgas

Cegah wabah penyakit mulut dan kaki (PMK) pada hewan di daerah itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat, bentuk tim satuan tugas

Turunkan Stunting, Wali Kota Palu Paparkan Paket Stimulus Stunting

Turunkan stunting, Wali Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, paparkan program percepatan penurunan stunting dengan paket stimulus

Cakupan Vaksinasi Booster di Kendari Mencapai 43.361 Jiwa

Cakupan vaksinasi booster atau dosis ketiga di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara di daerah tersebut sudah mencapai 43.361

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;