Menkes Bakal Penuhi Kebutuhan Dokter Spesialis di RSUD

<p>Menkes Tegaskan Kasus Gagal Ginjal Akut di Indonesia Telah Selesai<br />
Ket Foto: Menteri Kesehatan Budi Sadikin (Foto/kemkes.go.id)</p>
Menkes Tegaskan Kasus Gagal Ginjal Akut di Indonesia Telah Selesai Ket Foto: Menteri Kesehatan Budi Sadikin (Foto/kemkes.go.id)

Berita Kesehatan, gemasulawesi – Menteri Kesehatan (Menkes) menyebutkan bakan penuhi kebutuhan dokter spesialis di setiap rumah sakit umum daerah (RSUD).

Pemenuhan dokter spesialis di RSUD merupakan bagian dari transformasi pelayanan rujukan yang akan dimulai dari tiga penyebab kematian teratas di Indonesia yaitu penyakit jantung, stroke dan kanker.

“Maka saya pasti akan mengisi RS Umum Daerah, melengkapi fasilitas dan memberikan hibah ke bagian sumber daya manusia, beasiswanya bisa fellowship,” ucap Menkes Budi Sadikin dalam keterangan, Minggu, 11 Desember 2022.

Hal ini dilakukan untuk mengatasi kekurangan dokter spesialis dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan spesialis.

Baca: Kemenkes Utamakan Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan

“Supaya lebih cepat karena saya (sebagai Menteri Kesehatan) tinggal 1 tahun 11 bulan lagi,” katanya.

Menkes menyampaikan bahwa upaya penuhi kebutuhan penyediaan dokter spesialis dan fasilitas pendukung dilakukan dalam rangka transformasi sistem kesehatan Indonesia.

Hal ini sejalan dengan amanat Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, kepada Menteri Kesehatan Budi untuk melakukan transformasi sistem kesehatan secara besar-besaran.

Baca: Menkes Tegaskan Kasus Gagal Ginjal Akut di Indonesia Telah Selesai

Dokter spesialis yang diprioritaskan kepatuhannya di rumah sakit adalah spesialis penyakit yang menjadi penyebab kematian terbanyak di Indonesia.

Dokter spesialis tersebut meliputi spesialis onkologi untuk kanker, spesialis kardiovaskular, spesialis neurologi untuk stroke, dan spesialis nefrologi untuk penyakit ginjal.

Karena permasalahan rumah sakit saat ini banyak yang tidak memiliki dokter spesialis.

Baca: Kemenkes Sebut Tipis Kemungkinan Hepatitis Misterius Menjadi Pandemi

Sebagai contoh penyakit jantung, tidak semua provinsi memiliki rumah sakit dengan fasilitas ring jantung.

Data saat ini dari 34 provinsi yang dapat melakukan operasi ring adjustment hanya 28 provinsi.

Jika pasien tidak dapat dipasangi cincin, langkah selanjutnya adalah operasi jantung terbuka.

Baca: Kemenkes: Pekan Ini, Angka Kematian Covid19 Indonesia Menurun

“Jumlah ini turun dari 28 provinsi, hanya 22 provinsi yang mampu melakukannya,” kata Menkes.

Budi mengatakan pihaknya menargetkan rumah sakit di seluruh provinsi mampu mengobati penyakit jantung, stroke dan kanker pada tahun 2024.

Akses ke layanan dan standar layanan khusus untuk penyakit jantung, stroke, dan kanker harus tersedia secara merata di semua provinsi.

Baca: Kemenkes Sahuti Usulan Pinjaman Alat PCR Mobile dari Parigi Moutong

Setiap rumah sakit dengan dokter-dokter hebat bertemu dengan dokter dari negara lain untuk menjalin kerja sama.

Sementara itu, dokter-dokter terbaik didatangkan ke Indonesia dari luar negeri untuk meningkatkan kapasitas dokter Indonesia.

Pemenuhan dokter spesialis juga sejalan dengan transformasi sumber daya manusia untuk perawatan kesehatan.

Baca: Kemenkes Uji Coba Digital Prokes Aktivitas Masyarakat

Hal ini karena standar jumlah dokter adalah 1 per 1.000 penduduk. Sementara itu, permintaan di Indonesia belum terpenuhi, serta distribusi yang tidak merata.

Meningkatkan akses masyarakat ke layanan kesehatan membutuhkan pemerataan sumber daya manusia berkualitas dalam layanan kesehatan.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melalui academic health system.

Baca: Update Korban Gempa Cianjur, Total 310 Orang Meninggal Dunia

Sistem kesehatan akademik merupakan model kebijakan yang mempertimbangkan potensi masing-masing institusi dalam seperangkat visi berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Konsep ini merupakan integrasi pendidikan kedokteran sarjana dengan program pendidikan profesi kesehatan lainnya yang memiliki rumah sakit pendidikan atau terkait dengan rumah sakit pendidikan, sistem perawatan kesehatan, dan organisasi pelayanan kesehatan.

“Kebutuhan dokter perlu meningkat, perlu dipercepat, dan dalam 10 tahun terakhir percepatannya sangat lambat. Oleh karena itu, hal ini harus disosialisasikan baik oleh dokter umum maupun dokter spesialis,” kata Menkes Budi. (*/Ikh)

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

67,3 Juta Penduduk Indonesia Sudah Dapatkan Vaksinasi Booster

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 menyebutkan sebanyak 67.349.256 jiwa penduduk Indonesia telah mendapatkan vaksinasi booster hingga

Sepanjang Tahun 2022 Ada Puluhan Kasus Penggunaan Obat Ilegal di Manado

Sepanjang tahun 2022 terdapat 27 kasus penggunaan obat ilegal di Manado. Jumlah ini berdasarkan data yang disampaikan BPOM

Selama Tahun 2021, 220 Anak Didiagnosis HIV/AIDS

Selama tahun 2021, sebanyak 220 anak didiagnosis dengan Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiecy Syndrome (HIV/AIDS), berdasarkan

Vaksinasi Booster Kedua Lansia Upaya Akhiri Pandemi Covid-19

Vaksinasi booster kedua atau dosis keempat bagi penduduk lanjut usia (lansia), merupakan salah satu upaya bangsa Indonesia untuk mengakhiri

WHO Mengumumkan Dunia Mendekati Fase Akhir Darurat Covid-19

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan pada Jumat, 3 Desember 2022 dunia mendekati fase akhir darurat pandemi Covid-19.

Berita Terkini

wave

Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.

Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemda Parigi Moutong merombak anggaran untuk perbaiki fasilitas medis, atasi malaria, stunting, hingga tuntaskan anak putus sekolah.

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.


See All
; ;