25 Jalan Raya di DKI Jakarta Direncakanan Akan Berbayar ERP

<p>foto: laman instagram @mobiklin</p>
foto: laman instagram @mobiklin

Nasional, gemasulawesi – Kemacetan yang terjadi di DKI Jakarta memang menjadi masalah yang belum terselesaikan hingga sekarang. Meskipun begitu, baru-baru ini dikabarkan bahwa Pemerintah DKI Jakarta berencana akan memberlakukan rencana jalan berbayar atau Elektronik Road Pricing (ERP) pada beberapa ruas jalan dengan total 25 ruas jalan. Hal ini bertujuan agar mengurai kemacetan yang terjadi di ibukota.

Perencanaan ini digadang-gadang mengikuti jam aturan yaitu dari jam 05.00 sampai dengan jam 22.00. Menurut Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syarif Liputo rencana pemberlakuan jalan berbayar ini menunggu pembahasan rancangan peraturan daerah.

Selain itu, Dishub DKI juga sedang dalam upaya membahas perencanaan ERP bersama dengan Badan Pembentukan  Peraturan Peraturan Daerah DPRD DKI Jakarta.

Baca: Persidangan Elektronik di PN Parigi Terkendala Jaringan Internet

Penerapan system jalan berbayar ERP ini nantinya akan tercantum pada Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PPLE). Dalam pasal 13 Ayat 1 Raperda tersebut tercantum bahwa pegguna jalan yang melalui kawasan yang sudah disebutkan pada Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik maka akan dikenakan tarif layanan PPLE.

Semua kendaraan dan pengguna jalan yang melewati kawasan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik maka diwajibkan untuk melengkapi surat-surat dengan perangkat identitas kendaraan elektronik dan atau perangkat tertentu lainnya.

Dengan adanya rencana pemberlakukan tersebut menuai pro dan kontra di masyarakat. Beberapa bertanya apakah nanti pemberlakukan tersebut hanya untuk kendaraan beroda empat atau kendaraan bermotor seperti sepeda motor juga pada akhirnya ikut membayar pemberlakuan jalan berbayar ERP tersebut.

Baca: Polisi Bekuk ASN Pencuri Barang Elektronik di Tolitoli

Belum ada keterangan lebih lanjut mengenai pemberlakuan jalan berbayar ini, namun beberapa pihak juga mulai memperbincangkan apakah nantinya peraturan ini dapat efisien ke depannya. (*/Desi)

Editor: Muhammad Azmi Mursalim

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Tags

Artikel Terkait

wave

Mengenal Sosok Fahruddin Faiz dalam Dunia Filsafat

Kupas tuntas, gemasulawesi &#8211; Bagi para pecinta bidang Ilmu Filsafat, siapa yang tak mengenal Fahruddin Faiz pastinya kurang afdhol. Ya, beliau seorang tokoh publik yang sangat mengedukasi melalui bidang ilmu filsafat. Banyak yang beranggapan bahwa logika berpikir secara Filsafat sangat sulit dan jelimet. Namun Dr. Fahruddin Faiz, S. Ag, M.Ag. punya cara uniknya tersendiri untuk [&hellip;]

Motor Suzuki Skydrive Kembali Muncul dengan Wajah Baru

Suzuki Skydrive pernah menjadi salah satu varian motor yang mewarnai rancah kendaraan bermotor di Indonesia.

Sinopsis Film Amityville : The Awakening, Film Horor Amerika Serikat

Amityville merupakan salah satu fim horor yang berasal dari Amerika Serikat.Film ini diproduksi dan disutradai oleh Franck Ange Khalfoun.

Zodiak Libra, Ada Kejutan Menantimu di Tahun 2023

Zodiak Libra yang melambangkan keadilan dan keseimbangan dalam hidup ini akan mendapatkan kejutan di tahun 2023.

Bagaimana Aquarius di Bulan Februari 2023?

Februari merupakan bulannya Aquarius. Zodiak Aquarius (20 Januari-18 Februari) ini akan mendapatkan hasil atas kerja kerasnya selama ini

Berita Terkini

wave

Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.

Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemda Parigi Moutong merombak anggaran untuk perbaiki fasilitas medis, atasi malaria, stunting, hingga tuntaskan anak putus sekolah.

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.


See All
; ;