Gemasulawesi– Pengadilan Negeri atau PN Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah menyebutkan jaringan internet yang sering bermasalah menjadi kendala dalam proses persidangan elektronik.
“Terutama masalah jaringan internet yang terkadang tidak stabil, sehingga membuat persidangan menjadi lebih lama dari biasanya,” ungkap Humas PN Parigi, Riwandi dalam keterangan tertulisnya, Jumat 15 Oktober 2021.
Dia mengatakan, dasar hukum untuk melakukan persidangan pidana secara elektronik di PN Parigi adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Adminstrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.
Baca juga: Polisi Bekuk ASN Pencuri Barang Elektronik di Tolitoli
Regulasi persidangan online itu kata dia, menjadi pilihan untuk saat ini. Akan tetapi, jika nantinya pandemi Covid19 berangsur-angsur pulih maka akan segera dilakukan persidangan offline seperti sebelumnya.
“Untuk sementara sidang online bisa dilakukan dalam keadaan-keadaan tertentu,” tegasnya.
Menurut dia, permasalahan dalam pelaksanaan sidang pidana dimasa pandemi itu, adalah kesulitan Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa ke ruang sidang karena kebijakan Menteri Hukum dan HAM yang tidak mengizinkan tahanan ke luar Lapas.
Persidangan perkara pidana sulit untuk ditunda hingga masa pandemi Covid-19 berakhir. Mengingat adanya batas waktu penahanan terdakwa, yang erat kaitannya dengan hak asasi para terdakwa.
“Tidak dapat kita pungkiri sejak merebaknya wabah Covid19 telah membuat lumpuhnya kegiatan masyarakat di berbagai sektor, tidak terkecuali pula dengan penyelesaian perkara Pidana di Pengadilan,” kata dia.
Dalam persidangan perkara pidana secara elektronik saat ini di PN Parigi, Majelis Hakim, Panitera Pengganti bersidang di Pengadilan, Penuntut Umum mengikuti sidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Parigi, sedangkan terdakwa berada di Lapas. Namun dalam perkara pidana, Terdakwa tidak dilakukan penahanan, mengikuti persidangan di PN Parigi atau di kantor Kejari Parigi.
“Karena banyaknya perkara ditangani, agak sedikit susah untuk dilakukannya sidang online” jelasnya.
Sementara pada penanganan perkara perdata, Mahkamah Agung sudah terlebih dahulu mengeluarkan peraturan mengenai penanganan perkara, melalui sidang secara elektronik yakni Peraturan Mahkamah Agung 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara Elektronik.
Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2019, dengan aplikasi e-Litigasi merupakan kelanjutan dari e-court yang diberlakukan untuk penanganan perkara perdata.
“Manfaat dari e-litigasi ini adalah pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara dan pemanggilan, jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan dilakukan secara elektronik,” pungkasnya. (***)
