Gemasulawesi– Balai Taman Nasional Kepulauan Togean (BTNKT) mengungkapkan kurang lebih 60 persen terumbu karang di kawasan konservasi Togean, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah mengalami kerusakan.
“Rusak berat sekitar 40 persen dan rusak ringan 20 persen,” kata Kepala BTNKT Ir. Bustang yang di hubungi dari Palu, Rabu 13 Oktober 2021.
Menurut dia, kerusakan karang Kepulauan Togean dipengaruhi dua faktor, yakni faktor transformasi lingkungan dan ulah manusia karena adanya aktifitas ilegal seperti bom ikan, bius dan kegiatan tangkap lainnya yang dilarang pemerintah.
Baca juga: KKP Serahkan Bantuan Rp200 Juta ke Kelompok Penggerak Konservasi di Sulawesi Tengah dan Selatan
Oleh karena itu, BTNKT sebagai instansi berwenang mengelola kawasan konservasi Togean memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan lingkungan.
Akibat kerusakan karang itu, dampak ditimbulkan akan memengaruhi biota penghuni terumbu karang serta melemahkan potensi sumber daya ikan di perairan itu.
Pihaknya melakukan oleh otoritas setempat, yakni dengan cara memulihkan kembali habitat terumbu karang lewat kegiatan transplantasi.
“Semakin banyak karang, maka semakin banyak pula ikan bermain di sekitarnya, begitu pun sebaliknya. Kalau seperti itu, maka potensi hasil tangkap nelayan bisa meningkat,” ujarnya.
Transplantasi terumbu karang, tidak hanya dilakukan untuk memperbaiki habitat rusak, tetapi dapat juga dimanfaatkan untuk habitat buatan.
Baca Juga: Kemenkominfo Gandeng Selebriti Tingkatkan Kampanye Berpikir Kritis
Dalam menjaga keberlangsungan ekosistem laut, BTNKT mengajak penduduk di kepulauan itu terlibat menjaga kelestarian alam, termasuk ikut membantu pengawasan kegiatan “ilegal fhising” di perairan Teluk Tomini yang masuk dalam kawasan konservasi.
“Kami memiliki kader lingkungan, dan mereka kami libatkan dalam menjaga kawasan lindung, karena mata pencaharian mereka memanfaatkan potensi alam,” ucapnya.
Baca juga: Banjir di Touna, Rendam Tiga Desa dan Hanyutkan Empat Rumah
Dia mengatakan, BTNKT memiliki kawasan konservasi kurang lebih 363.150 hektare mencakup kawasan laut, pulau, hutan dan daratan dalam rangka menjaga kelangsungan ekosistem alam.
“Kawasan hutan yang menjadi kewenangan kami seluas 25 ribu hektare, dan semuanya masuk dalam hutan lindung, tidak ada lagi hutan produksi,” pungkasnya. (***)
Baca juga: DLH Parimo: Hentikan Bangun Cottage di Pulau Tomini
