Tingkatkan IPM, Pemda Parigi Moutong Akan Gelar Rembuk Pendidikan

<p>Foto: Kepala Disdikbud Parigi Moutong, Aminudin.<br />
Tingkatkan IPM, Pemda Parigi Moutong Akan Gelar Rembuk Pendidikan.</p>
Foto: Kepala Disdikbud Parigi Moutong, Aminudin. Tingkatkan IPM, Pemda Parigi Moutong Akan Gelar Rembuk Pendidikan.

Gemasulawesi– Pemda Parigi Moutong akan menggelar rembuk pendidikan, sebagai salah satu upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM yang hingga kini masih tercatat rendah.

“Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) sebagai pelaksana kegiatan. Kami rencananya melaksanakan kegiatan itu di Lolaro, Kecamatan Tinombo, pada Sabtu 16 Oktober 2021,” ungkap Kepala Disdikbud Parigi Moutong, Aminudin, di ruang kerjanya, Rabu 13 Oktober 2021.

Menurut dia, rembuk pendidikan itu rencananya akan dihadiri Direktur Direktorat Sekolah Dasar Kemendikbud RI, Sri Wahyuningsih.

Baca juga: Walikota Palu Sebut Rumah Belajar Jadi Solusi Saat Pandemi Covid19

Dia menjelaskan, target akan dicapai dalam kegiatan itu berdasarkan tema, yaitu sukseskan program merdeka belajar bagi komunitas adat terpencil menuju Parigi Moutong cerdas.

Sebagaimana diketahui, kata dia, IPM di Parigi Moutong rendah karena masih banyaknya anak usia sekolah, justru tidak bersekolah dan tersebar dibeberapa kecamatan, diantaranya di Kecamatan Sidoan dan Palasa yang beberapa wilayahnya terdapat daerah terpencil.

Sehingga, hal itu juga rencananya akan menjadi salah satu pembahasan dalam kegiatan rembuk pendidikan.

Tidak hanya itu, persoalan gaji guru sebagai pengajar di daerah terpencil, kondisinya sangat ini memprihatinkan. Persoalan itu pun, tak luput dalam pembahasan dalam kegiatan rembuk pendidikan.

“Semoga saja, melalui kegiatan rembuk pendidikan ini, persoalan itu mendapatkan solusi,” tandasnya.

Dia mengatakan, selain membuka secara langsung kegiatan rembuk pendidikan yang akan dilaksanakan di Lolaro, Kecamatan Tinomobo, Direktur Direktorat Sekolah Dasar Kemendikbud RI, juga akan menjadi pemateri.

Sedangkan pesertanya, kata dia, berasal dari Kepala SD, PAUD, dan perwakilan pengawas. Khusus jumlah peserta ditargetkan hanya mencapai 150-200 orang.

“Akan hadir pula Rektor Untad Palu, PGRI Sulawesi Tengah, dan mantan Kepala Disdikbud Parigi Moutong dan Kepala Bidangnya. Mereka akan bertindak sebagai narasumber dan pembahas,” kata dia.

“Saya sudah berkomunikasi dengan pihak Direktorat Sekolah Dasar Kemendikbud RI hingga Selasa malam. Dipastikan ibu Direktur Direktorat Sekolah Dasar Kemendikbud RI akan hadir dalam kegiatan rembuk,” pungkasnya. (***)

Baca juga: Penyelenggaraan Pendidikan Paket Kesetaraan Upaya Tingkatkan IPM Parimo

...

Artikel Terkait

wave

Kemenag Sulawesi Tengah Gelar Diseminasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Diseminasi Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2021, Rabu 13 Oktober 2021.

DPRD Parigi Moutong Dukung Pengalihan Status Jalan Daerah

DPRD dukung langkah Pemda Parigi Moutong terkait pengalihan status jalan kabupaten ke jalan nasional, sambil melakukan kegiatan pemeliharaan.

Disdikbud Parimo Dampingi Perubahan RKS BOS

Disdikbud Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, dampingi perubahan Rencana Kerja Sekolah atau RKS bersumber dari dana BOS tahun 2021.

Tolak Wawancara Dalih Jurnalis Tidak Berlisensi, AJI: Langgar UU Pers

AJI Palu sebut pejabat tolak wawancara dalih jurnalis tidak miliki kompetensi, media belum terverifikasi Dewan Pers, langgar UU Pers

KPU Parigi Moutong Lakukan Perbaikan DPT Berkelanjutan

KPU Parigi Moutong,  melaksanakan perbaikan DPT berkelanjutan. Kegiatan itu merupakan bagian dari non tahapan jelang Pemilu 2021.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;