Gemasulawesi– Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Palu sebut pejabat tolak wawancara dalih jurnalis tidak miliki lisensi atau sertifikat kompetensi dan media belum terverifikasi Dewan Pers, melanggar UU Pers.
“Sikap para pejabat itu bertentangan dengan semangat kemerdekaan pers,” tegas Ketua AJI Palu, Yardin melalui keterangan tertulisnya, Rabu 13 Oktober 2021.
Menurut undang-undang, pers mempunyai peranan penting memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat umum, menyampaikan informasi tepat, akurat dan benar.
Baca juga: Anleg DPRD dan Jurnalis Parigi Moutong Ikuti Vaksinasi Covid
Pers hadir dalam rangka menjalankan pekerjaannya untuk memenuhi hak atas informasi (right to information) dan hak untuk tahu (right to know) kepada masyarakat.
Penegasan UU Nomor 40 Tahun 1999, tentang tugas pers itu belum dipahami secara baik beberapa pihak.
“Melalui pers, rakyat berhak mengetahui informasi berkaitan dengan publik. Melalui pers, masyarakat berhak tahu apa yang dilakukan para pejabat publik dalam menjalankan tugas-tugasnya,” tuturnya.
Jaminan kebebasan pers memiliki hubungan sebab akibat (kausalitas) dengan perlindungan jurnalis.
Tak ada gunanya ada kemerdekaan pers, tapi jurnalis tidak merdeka dalam melakukan pekerjaan dan kegiatan jurnalistik sesuai tuntutan profesinya.
Selain itu, kemerdekaan pers hadir dalam rangka agar jurnalis dalam menjalankan pekerjaannya adalah untuk memenuhi hak atas informasi (right to information) dan hak untuk tahu (right to know), kepada masyarakat.
“Tidak ada peraturan Dewan Pers menyatakan hanya jurnalis bersertifikat dan media terverfikasi Dewan Pers, boleh menjalankan wawancara kepada pejabat,” sebutnya.
Karena itu para pejabat di daerah tidak boleh membuat aturan bertentangan dengan semangat kebebasan pers.
Sebab kata dia, sikap itu bias industri karena memasung kebebasan pers dan mengabaikan keberadaan citizen journalism pers mahasiswa sebagai wadah menyalurkan pendapat dijamin undang-undang.
“Media tidak tersertifikasi bukan berarti secara konten bermasalah. Banyak media tidak terverifikasi Dewan Pers, karya jurnalistiknya lebih berkualitas. Sebaliknya, media sudah bersertifikasi belum tentu secara konten berkualitas. Atau sudah professional dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya,” tegasnya.
Jurnalis bersertifikat kompetensi jelasnya, bukan jaminan bersangkutan bersikap professional dan mampu melahirkan karya jurnalistik baik.
Banyak contoh, jurnalis bersertifikat namun karya jurnalistiknya tidak lebih baik dari jurnalis tidak mengantongi sertifikasi dari Dewan Pers.
“Saya meminta pejabat untuk tidak menjadikan dua hal itu sebagai alasan menolak permintaan wawancara dari jurnalis,” tandasnya.
Selain itu, para pihak yang terlibat dalam sengketa pemberitaan harus menempuh mekanisme jurnalistik, seperti hak jawab, hak koreksi dan lain-lain, termasuk membawa kasusnya ke Dewan Pers
Kepada media-media untuk memperbaiki kualitas jurnalistiknya. Menyajikan berita dengan tetap berpegang pada kode etik jurnalistik dan kode prilaku.(***/AJI)
Baca juga: Pukul Jurnalis, Organisasi Pers Palu Kecam Polisi
