Penyaluran Bansos Tunai Sudah Dimulai Sejak Minggu Lalu

<p>Foto: Penyaluran Bansos tunai.</p>
Foto: Penyaluran Bansos tunai.

Berita nasional, gemasulawesi– Penyaluran Bansos Tunai dari Kemensos telah dimulai sejak minggu lalu. Untuk membantu masyarakat menghadapi tekanan ekonomi diakibatkan PPKM darurat saat ini.

“Bansos berupa uang sudah minggu kemarin,” ungkap Tri Rismaharini Menteri Sosial kepada media, Selasa, 13 Juli 2021.

Penyaluran Bansos tunai dilakukan melalui PT Pos Indonesia (Persero). Masyarakat masuk dalam daftar penerima BST dapat mengambil di cabang Pos Indonesia.

Pemerintah kembali menyalurkan bantuan tunai sebesar Rp300 ribu untuk setiap penerima.

Baca juga: Ekonom Faisal Basri Kritisi Vaksin Gotong Royong Individu

Penyaluran Bansos tunai seiring penerapan PPKM darurat dilaksanakan pemerintah dalam rangka menekan penyebaran corona pada 3 Juli-20 Juli 2021.

Penyaluran Bansos tunai itu merupakan program lanjutan sebelumnya sempat dihentikan pada April 2021 lalu.

Kemudian, pemerintah memberikan Bansos untuk periode Mei dan Juni, sehingga dana yang diterima masyarakat mencapai Rp600 ribu per penerima.

Selain itu, memberikan BST untuk meringankan beban masyarakat, pemerintah juga memberikan Bansos lain berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ke 18,8 juta penerima dan Program Keluarga Harapan (PKH) ke 10 juta penerima.

Baca juga: Penerima Bansos Tunai dan PKH Dapat Tambahan Beras 10 Kg

Pemerintah tambah bantuan beras 5 Kg

Lalu, pemerintah akan menambah jenis bantuan berupa beras dengan kemasan 5 kg dan beras 10 kg. Penyaluran beras akan dilakukan Perum Bulog di masing-masing daerah. 

“Nanti Bulog yang akan membagi, alamatnya ada, nanti langsung ke penerima manfaat,” jelasnya.

Sebelumnya, seiring diberlakukannya PPKM darurat berdampak di beberapa sektor, Menteri Sosial Tri Rismaharini menyampaikan Kementerian Sosial akan menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST).

Baca juga: Polisi Tangkap Pelajar Curi Uang Tunai di Banggai

Teknis penyaluran Penyaluran Bansos tunai seperti biasa melalui kantor pos. Sedangkan untuk BPNT dan PKH akan disalurkan melalui jaringan Himpunan Bank-bank Negara (Himbara).

Penyaluran bantuan ini tidak mengganggu anggaran dari Kementerian Sosial, melainkan ada tambahan anggaran dari Pemerintah untuk dua bulan, yaitu pada bulan Mei dan Juni sebanyak Rp 2,3 triliun.

Upaya percepatan bantuan ini juga diimbangi dengan adanya pengawasan penggunaan dana bansos yang dilakukan dari struk belanja penerima manfaat, jika dibelanjakan selain untuk kebutuhan pokok. (***)

Baca juga: Banjir Tomini Parigi Moutong, Enam Rumah Warga Rusak Berat

...

Artikel Terkait

wave

Sektor Pertanian Indonesia Kontribusi Pemulihan Ekonomi Nasional

Upaya dan kebijakan Kementan khususnya sektor pertanian Indonesia, mampu memberikan kontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemerintah Diminta Terbuka Soal Penggunaan TKA di Indonesia

Pemerintah diminta untuk terbuka terkait penggunaan TKA di Indonesia. Sebab, publik patut mendapatkan informasi lengkap terkait itu.

Sistem Layer Cukai Tembakau Hambat Penurunan Jumlah Perokok

YLKI menyebut terhambatnya pengendalian dan penurunan jumlah perokok di Indonesia, terjadi karena banyaknya sistem layer cukai tembakau.

Polisi Grebek Gudang Penimbunan Obat Covid-19 di Jakarta Barat

Polisi menggerebek sebuah gudang penimbunan obat covid-19 azithromycin 500 mg, di Komplek Pergudangan Kalideres, Jakarta Barat.

Satgas Covid-19 Kota Bula Didesak Perketat Penjagaan Pintu Masuk

Ketua DPRD Seram Timur, Maluku Noaf Rumauw, mendesak Satgas Covid-19 Kota Bula untuk memperketat penjagaan di setiap pintu masuk.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;