Sistem Layer Cukai Tembakau Hambat Penurunan Jumlah Perokok

<p>Foto: Sistem layer cukai tembakau.</p>
Foto: Sistem layer cukai tembakau.

Berita nasional, gemasulawesi– Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyebut terhambatnya pengendalian dan penurunan jumlah perokok di Indonesia, salah satunya terjadi karena banyaknya sistem layer cukai tembakau.

Situasi banyaknya sistem layer cukai tembakau seperti ini, sekalipun harga rokok naik, konsumen akan tetap dengan mudah mencari pengganti merek rokok lain.

“Ketika konsumen atau perokok tidak bisa membeli rokok dengan harga yang tinggi, dia akan membeli harga substitusi rendah, dengan merek berbeda. Perokok bisa saja turun grade ketika harga rokok biasa dia konsumsi harganya naik,” ungkap Sekretaris Harian YLKI Agus Suyatno, di Jakarta, Senin 12 Juli 2021.

Baca juga: Ekonom Faisal Basri Kritisi Vaksin Gotong Royong Individu

Sebelumnya, Bank Dunia merekomendasikan pemerintah Indonesia melakukan reformasi fiskal untuk mendukung pemulihan ekonomi. Khususnya untuk mengembalikan defisit anggaran di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Kebijakan mumpuni dibutuhkan untuk meningkatkan pendapatan dan belanja negara.

Dari sisi pendapatan negara, dalam laporan Indonesia Economic Prospects 2021, Bank Dunia mengusulkan beberapa reformasi kebijakan fiskal.

Salah satunya merekomendasikan kenaikan tarif cukai hasil tembakau dan menyederhanakan struktur tarif cukai tembakau.

Artinya, kebijakan cukai dapat menjadi jalan untuk meningkatkan pendapatan negara sekaligus mencapai peningkatan kesehatan masyarakat.

Bank Dunia juga merekomendasikan kebijakan penetapan barang kena cukai baru, pengenaan PPh orang pribadi lebih progresif, serta penghapusan pengecualian PPN.

Baca juga: Banjir Sienjo-Sibalagu Parigi Moutong, 104 Kepala Keluarga Terisolir

Pemerintah Didesak Tekan Perokok Anak

Pemerintah diminta tidak melupakan upaya pengendalian konsumsi rokok khususnya kepada anak, saat sedang menangani peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia.

“Kebijakan fiskal dan kebijakan nonfiskal terhadap pengendalian konsumsi rokok khususnya pada anak dapat dilakukan secara maksimal. Salah satunya, menyederhanakan struktur tarif cukai hasil tembakau demi penurunan prevalensi perokok anak,” ungkap Lisda Sundari, Ketua Lentera Anak melalui keterangan tertulis, Senin 12 Juli 2021.

Baca juga: Khawatir Petani Merugi, APTI Tolak Revisi Aturan Rokok

Kerumitan struktur tarif cukai hasil tembakau (CHT) menyebabkan tingginya variasi harga rokok, mulai dari mahal hingga murah.

“Banyak layer-nya, sehingga rokok-rokok banyak sekali. Saat cukai itu diterapkan ternyata kita lihat pada rokok-rokok tertentu harganya tidak naik secara rata-rata karena ternyata tidak semua rokok pada layer-layer tertentu cukainya dinaikkan,” ujarnya.

Wacana penyederhanaan struktur tarif cukai tembakau sudah dibahas pemerintah sejak beberapa waktu lalu, namun dibatalkan pelaksanaannya. (***)

Baca juga: Gubernur Beri Peran Bangun Daerah ke Perusda Sulawesi Tengah

...

Artikel Terkait

wave

Polisi Grebek Gudang Penimbunan Obat Covid-19 di Jakarta Barat

Polisi menggerebek sebuah gudang penimbunan obat covid-19 azithromycin 500 mg, di Komplek Pergudangan Kalideres, Jakarta Barat.

Satgas Covid-19 Kota Bula Didesak Perketat Penjagaan Pintu Masuk

Ketua DPRD Seram Timur, Maluku Noaf Rumauw, mendesak Satgas Covid-19 Kota Bula untuk memperketat penjagaan di setiap pintu masuk.

Rp900 Miliar Realisasi Insentif Nakes 2021

Kementerian Keuangan mengaku realisasi insentif Nakes baru mencapai Rp900 miliar atau 11,1 persen dari Rp8,1 miliar teranggarkan.

PMI Sediakan Jasa Jemput-Antar Donor Plasma Konvalesen

Palang Merah Indonesia (PMI) meluncurkan layanan kemanusiaan, dengan menyediakan jasa jemput-antar donor plasma konvalesen secara gratis.

ICW Nilai Janggal Penanganan Kasus Korupsi Bansos di KPK

Indonesia Corruption Watch (ICW) nilai janggal penanganan kasus korupsi Bansos Covid-19 di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;