Rp900 Miliar Realisasi Insentif Nakes 2021

<p>Foto: Illustrasi realisasi insentif Nakes.</p>
Foto: Illustrasi realisasi insentif Nakes.

Berita nasional, gemasulawesi– Kementerian Keuangan mengaku realisasi insentif Nakes baru mencapai Rp900 miliar atau 11,1 persen dari Rp8,1 miliar teranggarkan.

“Insentif Nakes di daerah juga masih mengalami kendala pembayarannya. Dari Rp 8,1 Triliun alokasi sudah kita berikan, baru Rp 900 miliar dibayarkan atau 11,1 persen,” kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Senin 12 Juli 2021.

Bukan hanya realisasi insentif Nakes, serapan anggaran kesehatan lainnya di daerah pun terkendala. Dia merinci, penyerapan APD, suplemen, pengadaan makanan dan obat-obatan baru mencapai 10 persen dari pagu Rp10,7 triliun.

Baca juga: Normalisasi Sungai Parigi Moutong Opsi Penting Atasi Banjir

Begitu juga dengan anggaran vaksinasi Covid-19, dananya baru terserap Rp400 Miliar atau 5,8 persen dari Rp6,5 triliun.

“Ada anggaran Rp 1,1 triliun untuk PPKM kelurahan dan pos komandonya, baru terserap Rp 1 Miliar. Padahal stakeholder ini jadi kunci keberhasilan PPKM darurat di tingkat kelurahan,” ujarnya.

Untuk itu, pihaknya meminta Pemda mengakselerasi sesuatu sudah dianggarkan. Bahkan pihaknya sudah berbicara dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk membantu penyerapan anggaran, baik di pusat maupun daerah.

Baca juga: Pemerintah Tuntaskan Klaim Rumah Sakit Rp17,1 Triliun

Tingkat pusat, realisasi insentif Nakes pemerintah sudah Rp1,42 Triliun. Tunggakan insentif dan santunan Nakes tahun 2020 sebesar Rp4,65 triliun.

Hingga 9 Juli 2021, realisasi insentif Nakes untuk 375 ribu orang sudah Rp2,9 Triliun. Sementara santunan untuk 166 Nakes meninggal sudah mencapai Rp 49,8 miliar.

“Saya sudah cek bersama Pak Menkes, Nakes pusat itu sudah diselesaikan. Nakes daerah masih akan terus dilakukan beberapa,” tuturnya.

Baca juga: Gubernur Ingin Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah Miliki IUP Tambang

Alasan tunggakan pencairan insentif Nakes

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alasan mengenai tunggakan pencairan insentif Nakes menangani Covid-19 untuk anggaran tahun 2020 lalu.

Tahun 2020 lalu, ada Rp 1,4 triliun insentif tenaga kesehatan belum dibayarkan. Namun anggaran telah direalisir tahun ini sebesar Rp 1,308 triliun.

Pemerintah memberikan tambahan insentif Nakes sebesar Rp 4,654 triliun di tahun 2020. Kini, realisasi anggaran insentif hampir terealisasi 100 persen, yakni sebesar Rp 4,65 triliun.

Jumlah itu terdiri atas insentif tenaga kesehatan sebesar Rp 4,65 triliun dan santunan kematian Rp 53,8 miliar.

Realisasi insentif Nakes tunggakan tahun 2020, disebabkan perubahan teknis pencairan. Namun, hal itu sudah diperbaiki. (***)

Baca juga: Gubernur Beri Peran Bangun Daerah ke Perusda Sulawesi Tengah

...

Artikel Terkait

wave

PMI Sediakan Jasa Jemput-Antar Donor Plasma Konvalesen

Palang Merah Indonesia (PMI) meluncurkan layanan kemanusiaan, dengan menyediakan jasa jemput-antar donor plasma konvalesen secara gratis.

ICW Nilai Janggal Penanganan Kasus Korupsi Bansos di KPK

Indonesia Corruption Watch (ICW) nilai janggal penanganan kasus korupsi Bansos Covid-19 di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kementan Prediksi 10 Persen Penurunan Pemotongan Hewan Kurban

Tahun 2021, Kementan prediksi penurunan pemotongan hewan kurban, senilai 10 persen. Jika dibandingkan periode sebelumnya, akibat covid-19

PPK Diminta Awasi Penggunaan Kendaraan Dinas

Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) diminta untuk mengawasi penggunaan Kendaraan Dinas (Randis) digunakan para pegawainya, di daerahnya.

IKM Diingatkan Perhatikan Kemasan Produk Dagangan

Industri Kecil dan Menengah diingatkan untuk mendesain kemasan produk dagangan, meningkatkan daya tarik konsumen peningkatan omzet penjualan.

Berita Terkini

wave

Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.

Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemda Parigi Moutong merombak anggaran untuk perbaiki fasilitas medis, atasi malaria, stunting, hingga tuntaskan anak putus sekolah.

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.


See All
; ;