Pemerintah Diminta Terbuka Soal Penggunaan TKA di Indonesia

<p>Foto: TKA di Indonesia.</p>
Foto: TKA di Indonesia.

Berita nasional, gemasulawesi- Pemerintah diminta untuk terbuka terkait penggunaan TKA di Indonesia. Sebab, publik patut mendapatkan informasi lengkap terkait itu.

“Kalau bicara TKA faktor sosialnya, komunikasinya, politiknya, menurut saya harus di-disclose, harus terbuka. Kalau mau memasukkan ini, apa sih yang mau masuk? Publik harus diberikan penjelasan bagus dengan narasi baik karena kalau tidak ini menjadi bulan-bulanan” ungkap Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranomo, pada diskusi Investor Daily Summit 2021, Selasa 13 Juli 2021.

Melihat pengalamannya mengawal investasi di kawasan industri di Jawa Tengah, biasanya investor membawa teknologi sekaligus pekerjanya masuk ke Indonesia.

Baca juga: Puluhan TKA China Masuk Sulsel Saat PPKM Darurat

Kendati begitu, pihaknya mengklaim penggunaan TKA diperbolehkan masuk adalah tenaga kerja yang berkeahlian tertentu dan tidak mampu dikerjakan orang lokal.

Bahkan, pihaknya siap membuka data penggunaan TKA bila perlu.

“Saya firm betul menghadapi soal begini, karena kami ada datanya dan data bisa kami share buka,” ungkapnya.

Baca juga: Ratusan Tenaga Kerja Asing China Masuk Sulsel Sejak Januari 2021

Penggunaan TKA kerap menjadi sorotan publik

Baca Juga: Ratusan Pinjaman Online Ilegal Diblokir, SWI Dorong Penegakan Hukum

Penggunaan TKA kerap menjadi sorotan publik. Salah satu kejadian yang sempat menjadi perhatian adalah kedatangan TKA China ke Bantaeng, Sulawesi Selatan pada Sabtu 3 Juli 2021 malam.

Kedatangan 20 TKA itu mengundang kritik di tengah kebijakan PPKM Darurat akibat lonjakan kasus covid-19 di dalam negeri. Perusahaan TKA China itu, yaitu PT Huadi Nickel Alloy beralasan kedatangan mereka untuk mempercepat pembangunan pabrik smelter direnacakan beroperasi pada November 2021 nanti.

Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Alexander K Ginting menyebut, 20 TKA asal China itu merupakan pekerja sektor esensial industri. Pertimbangan lainnya adalah faktor keuangan, diplomasi, serta keadaan darurat.

Terkait TKA di Indonesia, Ketua DPRD Seram Timur, Maluku Noaf Rumauw, mendesak Satgas Covid-19 Kota Bula untuk memperketat penjagaan di setiap pintu masuk, menyusul masuknya TKA asal Cina terkonfirmasi positif virus corona.

Pihaknya meminta Satgas Covid-19 Kota Bula agar serius dalam bekerja. Serta menekankan, jangan sampai baru bergerak melakukan pencegahan setelah adanya paparan kasus virus corona di Kabupaten Seram Timur. (***)

Baca juga: Banjir Tomini Parigi Moutong, Enam Rumah Warga Rusak Berat

...

Artikel Terkait

wave

Sistem Layer Cukai Tembakau Hambat Penurunan Jumlah Perokok

YLKI menyebut terhambatnya pengendalian dan penurunan jumlah perokok di Indonesia, terjadi karena banyaknya sistem layer cukai tembakau.

Polisi Grebek Gudang Penimbunan Obat Covid-19 di Jakarta Barat

Polisi menggerebek sebuah gudang penimbunan obat covid-19 azithromycin 500 mg, di Komplek Pergudangan Kalideres, Jakarta Barat.

Satgas Covid-19 Kota Bula Didesak Perketat Penjagaan Pintu Masuk

Ketua DPRD Seram Timur, Maluku Noaf Rumauw, mendesak Satgas Covid-19 Kota Bula untuk memperketat penjagaan di setiap pintu masuk.

Rp900 Miliar Realisasi Insentif Nakes 2021

Kementerian Keuangan mengaku realisasi insentif Nakes baru mencapai Rp900 miliar atau 11,1 persen dari Rp8,1 miliar teranggarkan.

PMI Sediakan Jasa Jemput-Antar Donor Plasma Konvalesen

Palang Merah Indonesia (PMI) meluncurkan layanan kemanusiaan, dengan menyediakan jasa jemput-antar donor plasma konvalesen secara gratis.

Berita Terkini

wave

Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.

Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemda Parigi Moutong merombak anggaran untuk perbaiki fasilitas medis, atasi malaria, stunting, hingga tuntaskan anak putus sekolah.

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.


See All
; ;