Berita nasional, gemasulawesi– Sebanyak 172 pinjaman online ilegal diblokir Satgas Waspada Investasi (SWI). Sebab dikhawatirkan merugikan masyarakat karena bunga dan tagihan pinjaman tidak transparan. Serta ancaman dan intimidasi dalam penagihan.
“Itu sebagai upaya pemberantasan untuk melindungi masyarakat,” ungkap Tongam L Tobing, Ketua SWI, di Jakarta, Rabu 14 Juli 2021.
Kesepakatan para anggota SWI untuk semakin memperketat ruang lingkup pelaku kejahatan pinjaman online ilegal dengan menggunakan kewenangan di masing-masing kementerian dan lembaga.
Baca juga: Jual LPG Diatas HET, Empat Orang di Kota Palu Diringkus Polisi
Upaya itu, dibarengi dengan memperluas sosialisasi dan edukasi ke masyarakat mengenai bahaya Pijol illegal, melalui media massa dan sosial media serta komunikasi langsung kepada masyarakat.
“SWI mendorong penegakan hukum kepada para pelaku Pijol ilegal ini, karena pemblokiran situs dan aplikasi tidak menimbulkan efek jera dari pelaku kejahatan ini. Pinjol ilegal ini persoalan bersama yang harus kita berantas bersama-sama untuk melindungi rakyat,” kata dia.
Ribuan pinjaman ilegal diblokir SWI
Sejak 2018 hingga Juli 2021 ini, 3.365 Fintech Lending alias pinjaman online ilegal diblokir SWI.
Untuk jangka panjang, langkah pinjaman online ilegal diblokir juga membutuhkan adanya payung hukum seperti UU Financial Technology. Antara lain berisi ancaman pidana bagi pelaku pinjaman online ilegal dan UU Perlindungan Data Pribadi.
Baca Juga: Pemerintah Diminta Terbuka Soal Penggunaan TKA di Indonesia
Upaya pinjaman online ilegal diblokir itu dinilai memerlukan peran serta masyarakat dalam membantu memutus mata rantai jebakan.
Dan lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan pinjaman dengan menghindari pinjaman online tidak terdaftar di OJK.
Selain pinjaman online ilegal diblokir, SWI meminta masyarakat mewaspadai penawaran investasi ilegal melalui media sosial Telegram.
Modus penawaran investasi ilegal di grup Telegram mengiming-imingi investasi dengan imbal hasil tinggi dengan menduplikasi website entitas memiliki izin untuk menipu masyarakat.
“Kami sampaikan, seluruh penawaran investasi melalui media sosial Telegram adalah ilegal sehingga masyarakat diminta waspada,” tutupnya. (***)
Baca juga: Gubernur Sulteng Positif Covid-19, Pemerintahan Berjalan Virtual
