Pemerintah Diminta Terbuka Soal Penggunaan TKA di Indonesia

<p>Foto: TKA di Indonesia.</p>
Foto: TKA di Indonesia.

Berita nasional, gemasulawesi- Pemerintah diminta untuk terbuka terkait penggunaan TKA di Indonesia. Sebab, publik patut mendapatkan informasi lengkap terkait itu.

“Kalau bicara TKA faktor sosialnya, komunikasinya, politiknya, menurut saya harus di-disclose, harus terbuka. Kalau mau memasukkan ini, apa sih yang mau masuk? Publik harus diberikan penjelasan bagus dengan narasi baik karena kalau tidak ini menjadi bulan-bulanan” ungkap Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranomo, pada diskusi Investor Daily Summit 2021, Selasa 13 Juli 2021.

Melihat pengalamannya mengawal investasi di kawasan industri di Jawa Tengah, biasanya investor membawa teknologi sekaligus pekerjanya masuk ke Indonesia.

Baca juga: Puluhan TKA China Masuk Sulsel Saat PPKM Darurat

Kendati begitu, pihaknya mengklaim penggunaan TKA diperbolehkan masuk adalah tenaga kerja yang berkeahlian tertentu dan tidak mampu dikerjakan orang lokal.

Bahkan, pihaknya siap membuka data penggunaan TKA bila perlu.

“Saya firm betul menghadapi soal begini, karena kami ada datanya dan data bisa kami share buka,” ungkapnya.

Baca juga: Ratusan Tenaga Kerja Asing China Masuk Sulsel Sejak Januari 2021

Penggunaan TKA kerap menjadi sorotan publik

Baca Juga: Ratusan Pinjaman Online Ilegal Diblokir, SWI Dorong Penegakan Hukum

Penggunaan TKA kerap menjadi sorotan publik. Salah satu kejadian yang sempat menjadi perhatian adalah kedatangan TKA China ke Bantaeng, Sulawesi Selatan pada Sabtu 3 Juli 2021 malam.

Kedatangan 20 TKA itu mengundang kritik di tengah kebijakan PPKM Darurat akibat lonjakan kasus covid-19 di dalam negeri. Perusahaan TKA China itu, yaitu PT Huadi Nickel Alloy beralasan kedatangan mereka untuk mempercepat pembangunan pabrik smelter direnacakan beroperasi pada November 2021 nanti.

Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Alexander K Ginting menyebut, 20 TKA asal China itu merupakan pekerja sektor esensial industri. Pertimbangan lainnya adalah faktor keuangan, diplomasi, serta keadaan darurat.

Terkait TKA di Indonesia, Ketua DPRD Seram Timur, Maluku Noaf Rumauw, mendesak Satgas Covid-19 Kota Bula untuk memperketat penjagaan di setiap pintu masuk, menyusul masuknya TKA asal Cina terkonfirmasi positif virus corona.

Pihaknya meminta Satgas Covid-19 Kota Bula agar serius dalam bekerja. Serta menekankan, jangan sampai baru bergerak melakukan pencegahan setelah adanya paparan kasus virus corona di Kabupaten Seram Timur. (***)

Baca juga: Banjir Tomini Parigi Moutong, Enam Rumah Warga Rusak Berat

...

Artikel Terkait

wave

Sistem Layer Cukai Tembakau Hambat Penurunan Jumlah Perokok

YLKI menyebut terhambatnya pengendalian dan penurunan jumlah perokok di Indonesia, terjadi karena banyaknya sistem layer cukai tembakau.

Polisi Grebek Gudang Penimbunan Obat Covid-19 di Jakarta Barat

Polisi menggerebek sebuah gudang penimbunan obat covid-19 azithromycin 500 mg, di Komplek Pergudangan Kalideres, Jakarta Barat.

Satgas Covid-19 Kota Bula Didesak Perketat Penjagaan Pintu Masuk

Ketua DPRD Seram Timur, Maluku Noaf Rumauw, mendesak Satgas Covid-19 Kota Bula untuk memperketat penjagaan di setiap pintu masuk.

Rp900 Miliar Realisasi Insentif Nakes 2021

Kementerian Keuangan mengaku realisasi insentif Nakes baru mencapai Rp900 miliar atau 11,1 persen dari Rp8,1 miliar teranggarkan.

PMI Sediakan Jasa Jemput-Antar Donor Plasma Konvalesen

Palang Merah Indonesia (PMI) meluncurkan layanan kemanusiaan, dengan menyediakan jasa jemput-antar donor plasma konvalesen secara gratis.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;