Berita nasional, gemasulawesi– Pemerintah meminta masyarakat berkategori mampu untuk melakukan vaksin covid 19 secara mandiri.
Vaksinasi mandiri adalah salah satu proses pendistribusian vaksin, selain bantuan pemerintah melalui program vaksinasi bertahap Covid 19.
“Ada bantuan vaksin pemerintah, salah satunya untuk tenaga kesehatan dan semua masyarakat yang memang sangat membutuhkan, sesuai data BPJS Kesehatan yaitu BPI-nya,” ungkap Erick Thohir, Menteri BUMN dalam Webinar KPCPEN, dengan tema ‘Kesiapan Infrastruktur Data Vaksinasi Covid 19, beberapa waktu lalu.
Sementara vaksinasi covid 19 mandiri, diharapkan dilakukan masyarakat yang memang mampu, sehingga bisa membayar sendiri.
Baca juga: Prof Sri: Vaksinasi Standar Kesejahteraan Sebuah Negara
Walaupun, penegakan disiplin protokol kesehatan dengan menjalankan 3M (Memakai Masker, Menjaga jarak dan Mencuci Tangan) menjadi upaya pencegahan utama dalam menghadapi Covid 19 saat ini.
“Dan ini merupakan kontribusi yang tak kalah pentingnya, karena memang jumlah penduduk Indonesia sangat besar. Tentu kelompok masyarakat yang mempunyai kemampuan lebih sudah seyogyanya bisa membantu pemerintah membayar vaksinnya sendiri,” tambahnya.
Ia mengatakan, pemerintah sangat prihatin dengan kondisi yang terjadi. Dan juga dengan fatality rate- ketika tingkat kematian di Indonesia berada pada angka yang lebih tinggi dari beberapa negara lain.
Baca juga: Sejarah Vaksinasi Massal di Indonesia
Baca juga: Dunia Kesehatan Sambut Positif Vaksin Covid 19 di Indonesia
Tentunya, pemerintah berusaha keras untuk menahan laju angka kematian itu. Salah satunya dengan vaksin.
Dan menggarisbawahi upaya terbesar pencegahan wabah dilakukan melalui pelaksanaan protokol covid 19 yang ketat dan disiplin serta standarisasi perawatan dan penyembuhan.
Pemberian vaksin lanjut Erick, akan dilakukan dalam sejumlah kloter. Dimulai dengan menargetkan usia produktif penerima vaksin pada tahap pertama. Target awal menyasar usia 18-59 tahun.
“Tapi ini target awal ya, bukan berarti menyeluruh. Karena itu, ditarget awal ini tentu 67% dari populasi penduduk Indonesia yang akan menjadi fokus utamanya,” terangnya.
Baca juga: Curah Hujan Tinggi, BPBD Minta Warga Sigi Sulteng Siaga Bencana
Ia menepis anggapan pemerintah tertutup dengan proses pengadaan vaksin ini. Pasalnya, pemerintah telah melakukan proses sosialisasi semenjak awal.
Para pakar dari berbagai lembaga seperti ITAGI dan IDI dilibatkan.
“Karena ini merupakan faktor terpenting yaitu penyelamatan terhadap manusia. Pemerintah melakukan vaksinasi sesuai dengan standar WHO dan juga melakukan data-data yang sangat terbuka atas uji klinik yang ada di Bandung, semua datanya terbuka secara transparan,” jelasnya.
Baca juga: Ketua DPRD Parimo Sulteng Minta Anleg Reses ke Pelosok Desa
Pemerintah saat ini tengah membuat sistem informasi satu data vaksin covid 19 yang dikerjakan dua BUMN yaitu Telkom dan Bio Farma.
Keduanya akan menjadi agregator dan bertanggung jawab memastikan penyediaan vaksin hingga pendistribusian ke masyarakat yang dikelola secara digital.
Baca juga: Pilkada Serentak Sulteng 2020, Ribuan TPS Masuk Kategori Rawan
(KPCPEN / Kominfo)
