Telah Resmi Ajukan Pengunduran Diri, Mahfud MD Sebut Penggantian Posisi Menkopolhukam Hak Prerogatif Presiden

Ket. Foto: Mahfud MD Menyebutkan Jika untuk Penggantian Posisi Menkopolhukam Adalah Hak Prerogatif Presiden
Ket. Foto: Mahfud MD Menyebutkan Jika untuk Penggantian Posisi Menkopolhukam Adalah Hak Prerogatif Presiden Source: (Foto/Instagram/@mohmahfudmd)

Nasional, gemasulawesi – Kemarin, tanggal 1 Februari 2024, Menkopolhukam Mahfud MD diketahui melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi yang dilakukan di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Pertemuan antara Mahfud MD dengan Presiden Jokowi tersebut dilaporkan berlangsung di petang hari dan dalam pertemuan tersebut, Mahfud MD telah secara resmi menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada Kepala Negara.

Disinggung mengenai penggantinya, Mahfud MD disebutkan enggan untuk memberikan rekomendasinya.

Baca Juga:
Gugatan Pra Peradilan Eddy Hiariej Dikabulkan, KPK Sebut Kini Fokus Memproses Prosedur Administrasi

Menurutnya, untuk penggantinya sebagai Menkopolhukam merupakan hak prerogatif dari Presiden Jokowi sehingga dia tidak dapat ikut campur dalam hal tersebut.

Dia mengatakan jika misalkan ada yang bertanya kepadanya tentang penggantinya, maka dia akan menyebutkan dia tidak mengetahui siap yang cocok.

Namun, dalam kesempatan bertemu dengan awak media tersebut, Mahfud MD juga sempat mengungkapkan tentang beberapa tugas penting yang harus dilanjutkan oleh penggantinya sebagai Menkopolhukam di sisa periode pemerintahan Jokowi.

Baca Juga:
Terkait Dugaan Korupsi di Kemnaker, KPK Jadwalkan Pemanggilan Anggota DPR Ribka Tjiptaning Hari Ini

“Untuk tugas yang harus dilanjutkan, yakni UU MK, penuntasan kasus BLBi dan yang terakhir adalah penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM yang berat,” katanya.

Tentang penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, Mahfud menegaskan jika itu harus tetap dijalankan.

“Ini sesuai dengan Inpres dan juga untuk tugas tersebut, mendapatkan pujian resmi di PBB,” ujarnya.

Baca Juga:
Khususnya di Bidang Perairan, Menlu Retno Marsudi Sebut Belanda Nyatakan Komitmennya Mendukung Proyek IKN

Sedangkan mengenai draft revisi UU MK, Mahfud menyampaikan jika saat ini masih berada di tangan pemerintah RI.

“Masih ditahan karena terdapat beberapa hal yang kurang sesuai,” jelasnya.

Dalam pertemuan tersebut, diketahui jika Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara, Pratikno.

Baca Juga:
Bertemu Presiden Jokowi Hari Ini, Mahfud MD Dikabarkan Akan Serahkan Surat Pengunduran Diri

Mahfud juga membeberkan apa yang menjadi isi surat pengunduran dirinya.

“Untuk yang pertama, saya menyampaikan terima kasih saya karena telah diberikan kepercayaan menjadi Menkopolhukam sebelum akhirnya mengundurkan diri,” ucapnya.

Mahfud juga menyebutkan jika dia memohon maaf jika memiliki keterbatasan dalam melaksanakan tugasnya sebagai Menkopolhukam.

Baca Juga:
Menkopolhukam Mundur, Istana Pastikan Penggantian Akan Dilakukan Segera

“Kami melakukan pertemuan itu dengan penuh kekeluargaan dan Presiden Jokowi menyatakan sepakat dengan saya,” akunya.

Diketahui jika Presiden Jokowi mengeluarkan Keppres, maka pengunduran diri Mahfud MD sebagai Menkopolhukam akan menjadi sah. (*/Mey)

...

Artikel Terkait

wave
Berhembus Belakangan Ini, Istana Bantah Isu Menteri Jokowi di Kabinet Indonesia Maju Tidak Kompak

Koordinator Staf Khusus Presiden membantah isu yang menyebutkan para menteri Jokowi di Kabinet Indonesia Maju tidak kompak.

Korban Ledakan di Semen Padang Hospital Berjumlah 18, Sejumlah Orang Telah Diperbolehkan Pulang

Menurut laporan, beberapa orang yang menjadi korban ledakan di Semen Padang Hospital telah diperbolehkan untuk pulang.

Gugatan Pra Peradilan Eddy Hiariej Dikabulkan, Menkumham Sebut Pengadilan Memiliki Pertimbangan

Terkait gugatan pra peradilan Eddy Hiariej yang dikabulkan, Menkumham Yasonna Laoly menyatakan pengadilan memiliki pertimbangan.

Kasus Dugaan Korupsi Syahrul Yasin Limpo, Politikus Nasdem Rajiv Dilaporkan Memenuhi Panggilan KPK Hari Ini

Menurut laporan, politikus Nasdem, Rajiv, datang ke KPK untuk memenuhi panggilan KPK terkait kasus dugaan korupsi Syahrul Yasin Limpo.

Sebelumnya Timbulkan Kegaduhan, Mendagri Sebut Ada Beberapa Daerah di Indonesia yang Turunkan Pajak Hiburan

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan jika terdapat beberapa daerah di Indonesia yang menurunkan pajak hiburan.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;