Harga Sapi Hidup Diprediksi Naik Jelang Idul Adha

<p>Foto: Illustrasi penjualan sapi hidup.</p>
Foto: Illustrasi penjualan sapi hidup.

Berita nasional, gemasulawesi– Diprediksi harga sapi hidup akan mengalami kenaikan Rp4.000-Rp5.000 per kilogram jelang Lebaran Idul Adha tahun ini.

“Akan naik Rp4.000-Rp5.000 per kilogram timbang hidup karena teman-teman di Jakarta per tahun kemarin kenaikannya rata-rata Rp5 ribu per kilogram timbang hidup. Itu lebih tinggi karena biasanya Rp2.000-Rp3.000 ribu,” ungkap Ketua Umum Komunitas Sapi Indonesia, Budi Yono di Jakarta, Rabu 9 Juni 2021.

Bahkan, mereka memperkirakan di sejumlah daerah kenaikan harga sapi hidup bisa mencapai Rp5.000 – Rp7.000 ribu per kilogram, akibat pasokan sapi minim.

Dia menjelaskan, kenaikan harga sapi hidup ini sebenarnya sudah terjadi sejak Idul Fitri lalu. Masalahnya pun sama, karena penurunan pasokan impor sapi dari Australia serta peternakan rakyat.

Padahal, di saat bersamaan kebutuhan daging sapi jelang Lebaran sangat tinggi.

Baca juga: Samsurizal: Pembukaan Lahan Baru Harus Sesuai Aturan

“Pemotongan ke luar Jakarta sangat luar biasa. Jadi apapun kondisi sapi (produktif atau tidak) dipotong untuk memenuhi Idul Fitri,” ucapnya.

Sulitnya pasokan jelang Idul Adha dikhawatirkan membuat pemotongan sapi betina, atau sapi produktif juga makin tinggi. Kalau terjadi, ini bisa membahayakan karena dapat menyebabkan depopulasi sapi di Indonesia.

Baca juga: Belum Miliki RP3KP, APBN Minim ke Parigi Moutong

Belum lagi, Indonesia tak memiliki rumah breeding atau pembibitan sapi yang mampu menghasilkan bakalan.

“Pengembangan (rumah breeding) di Kalimantan, di Sumatera sudah dimulai. Tapi, itu belum bisa memenuhi bakalan di Jawa. Malah mereka mengambil bakalan dari Jawa,” jelasnya.

Baca juga: Progres Rekonstruksi Jalan di Parigi Moutong Belum Capai Target

Dia menambahkan, jika masalah ini terus dibiarkan tanpa solusi, Indonesia tak akan bisa mencapai swasembada daging, melainkan mengalami defisit berkepanjangan.

“Kita ini tidak ada industri breeding yang bisa mencakup atau membuat populasi sapi bertambah baik. Kita tidak mungkin swasembada kalau enggak ada industri breeding dari mana sumber sapinya,” tutupnya. (***)

Baca juga: DPRD Parimo Soroti Target Rendah PAD Sarang Burung Walet

Baca juga: DPR dan KPU Sepakat Jadwal Pemilu 28 Februari 2024

...

Artikel Terkait

wave

PT Asabri Tagih Kemenkeu Hutang 6,4 Triliun Rupiah

PT Asabri tagih Kemenkeu untuk membayar hutang dana Unfunded Past Service Liability atau UPSL mencapai Rp 6,4 Triliun dengan mengirimkan surat

Pembelian Sembako Akan Dikenakan Pajak

Pemerintah berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada pembelian Sembako, dalam draft RUU Perubahan Kelima Atas UU 6 Tahun 1983

Pemerintah Akan Kembali Bubarkan Lembaga Non Struktural

Dipertengahan hingga akhir tahun 2021, akan diajukan ke DPR usulan Lembaga Nonstruktural untuk dibubarkan, untuk birokrasi yang efisien

Kemenhub Siapkan Anggaran Rp 435 Miliar untuk 30 Trayek Tol Laut

Sebanyak 30 trayek tol laut disiapkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dengan total anggaran Rp 435 Miliar di tahun 2022.

Vaksinasi Guru dan Tenaga Pendidikan Dinilai Lamban

vaksinasi guru dan tenaga pendidik, menjelang Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas, menuai kritikan karena dinilai lamban jauh dari target.

Berita Terkini

wave

Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.

Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemda Parigi Moutong merombak anggaran untuk perbaiki fasilitas medis, atasi malaria, stunting, hingga tuntaskan anak putus sekolah.

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.


See All
; ;