Nasional, gemasulawesi – Wakil Presiden, Maruf Amin, menyampaikan himbauannya agar masyarakat dapat beribadah dengan sungguh-sungguh meskipun jadwal penetapan awal puasa atau Ramadhan hingga Idul Fitri tahun ini dapat berbeda.
Menurut Wakil Presiden, Maruf Amin, jika masyarakat memilih berpuasa mengikuti pemerintah, maka Idul Fitri juga akan mengikuti jadwal yang telah ditetapkan pemerintah.
Wakil Presiden, Maruf Amin, menyampaikan agar masyarakat jangan sampai memilih untuk menjalani Idul Fitri terlebih dahulu sementara berpuasa mengikuti jadwal pemerintah yang lebih mundur.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Presiden juga meminta masyarakat untuk menghormati perbedaan yang dapat terjadi dalam penetapan 1 Ramadhan.
“Perbedaan awal Ramadhan bukan hal yang baru di Indonesia mengingat banyak organisasi Islam yang berada di Indonesia,” katanya.
Maruf menekankan jika sikap yang harus dibangun oleh masyarakat adalah sikap saling pengertian dan juga legowo untuk dapat berbeda.
Baca Juga:
Sebut Belum Ada Pembicaraan hingga Sekarang, Wapres Akui Belum Ditugaskan di IKN
“Sudah lama kita berbeda, jadi masing-masing saja, jika mungkin Muhammadiyah menetapkan awal Ramadhan hari Senin dan pemerintah hari Selasa, maka silakan masyarakat memilih untuk mengikuti hari Senin atau Selasa,” ujarnya.
Wakil Presiden, Maruf Amin, juga menuturkan jika perbedaan tersebut adalah hal yang wajar..
“Karena dalam melihat perbedaan hilal, terdapat beberapa kriteria yang digunakan dan juga akan diinterpretasikan berbeda oleh setiap anggota sidang nantinya,” ucapnya.
Wapres menjelaskan jika setiap ada tinggi hilal di bawah 2 derajat, maka pasti ada perbedaan dikarenakan perbedaan kriteria.
“Untuk menyamakan kriteria ini yang kita belum menemukannya,” terangnya.
Diketahui jika Kementerian Agama akan menyelenggarakan sidang isbat untuk menentukan awal bulan Ramadhan pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024.
Baca Juga:
Hingga Keppres IKN Terbit, Jakarta Akan Tetap Berstatus Ibu Kota Indonesia
Wakil Presiden juga menanggapi mengenai wacana penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis yang dicanangkan oleh pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Maruf Amin menegaskan jika pemerintah Indonesia belum menetapkan RAPBN 2025.
“Itu saya kira hanya merupakan wacana yang mungkin muncul saja dan bukan dari keputusan pemerintah yang telah menetapkan,” imbuhnya. (*/Mey)
