Mengejutkan! Survei Kemenhub Terhadap Pergerakan Masyarakat Selama Lebaran 2024 Melonjak Pasca Covid 19, Jumlahnya Capai Ratusan Juta Jiwa

Ket foto: Pergerakan Masyarakat Selama Lebaran 2024 Melonjak Hingga Jumlahnya Capai Ratusan Juta
Ket foto: Pergerakan Masyarakat Selama Lebaran 2024 Melonjak Hingga Jumlahnya Capai Ratusan Juta Source: (Foto/ istock.com)

 

Nasional, gemasulawesi - Kementerian Perhubungan melalui Badan Kebijakan Transportasi bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Pusat Statistik, serta melibatkan pakar dan akademisi sektor transportasi melakukan kajian terhadap kemungkinan aktivitas masyarakat selama Idul Fitri 2024 atau 1445 H.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengumumkan hasil survei yang menunjukkan  tren peningkatan mobilitas masyarakat.

Dikutip melalui website dephub.go.id, hasil survei menunjukkan bahwa pergerakan masyarakat secara nasional dapat menjangkau 71,7% penduduk Indonesia atau 193,6 juta jiwa.

Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan potensi pergerakan masyarakat pada Lebaran 2023 sebesar 123,8 juta orang.

Baca Juga:
RPP Keluarkan Aturan Baru Terkait Posisi ASN, Personel TNI Polri Wajib Perhatikan Ini Sebagai Topik dan Tahap Rekrutmen

Hasil survei ini dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo dan dibagikan kepada pemangku kepentingan antara lain kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Korlantas Polri, BUMN dan swasta.

"Melihat gambaran kondisi tersebut, kami mengambil tindakan persiapan secara operasional dan kebijakan dalam pengendalian, pengaturan transportasi, serta penanganan secara komprehensif dengan bekerja sama bersama Instansi kementerian dan lembaga pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, serta pihak swasta," kata Menhub di Jakarta, Selasa, tanggal 12 Maret 2024.

Menteri Perhubungan  mengatakan pemerintah akan mengambil langkah efektif untuk mencegah peningkatan mendadak jumlah pemudik yang pola perjalanan, transportasi, dan lalu lintasnya menimbulkan kemacetan berbagai di ruas jalan

"Pengaturan jadwal mudik, adanya potongan tarif transportasi massal di awal mudik, mudik gratis, rekayasa lalu lintas, potongan tarif jalan tol, sampai pengaturan lalu lintas terutama di kawasan yang berisiko mengalami kemacetan luar biasa,” lanjut Menteri Perhubungan.

Baca Juga:
Gubernur Sulsel Tinjau Bahan Pokok Selama Ramadhan, Lonjakan Harga Bikin Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura Harus Lakukan Ini

Berdasarkan data survei menampilkan daerah asal perjalanan terbanyak, yaitu Jawa Timur sebanyak 16,2% (31,3 juta orang), dilanjutkan Jabodetabek sebanyak 14,7% (28,43 juta orang), dan Jawa Tengah sebanyak 13,5% (26,11 juta orang). 

Lebih lanjut, daerah tujuan terbanyak, yaitu Jawa Tengah sebanyak 31,8% (61,6 juta orang), Jawa Timur sebanyak 19,4% (37,6 juta orang), dan terakhir Jawa Barat sebanyak 16,6% (32,1 juta orang).

Sementara itu,  ketertarikan masyarakat terhadap penggunaan angkutan mudik lebaran terbanyak yaitu kereta api sebanyak 20,3% (39,32 juta), bus sebanyak 19,4% (37,51 juta), mobil pribadi sebanyak 18,3% (35,42 juta), hingga sepeda motor sebanyak 16,07% (31,12 juta). 

Ketertarikan masyarakat tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tidak adanya pandemi virus corona, perekonomian keluarga, libur bersama, libur anak sekolah, perbaikan kualitas dan kuantitas prasarana transportasi, dan kondisi cuaca.

Baca Juga:
Jangan Lewatkan! Arab Saudi dan Pemkot Makassar Bakal Gelar Buka Puasa di Anjungan Losari, Jumlah Antrian Sukses Raih Penghargaan

Perkiraan tanggal hari mudik berdasarkan pilihan masyarakat adalah H-2, Senin 8 April 2024 (awal hari libur dimulai), dimana 26,6 juta orang (13,7%) melakukan pergerakan.

Sedangkan perkiraan puncak kepulangan terjadi pada H+3 atau Minggu 14 April 2024 dengan potensi pergerakan sebanyak 41 juta orang (21,2%).

Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan setiap tahunnya menerbitkan survei aktivitas masyarakat pada masa angkutan lebaran.

Survei ini terbukti akurat dalam mengetahui potensi pergerakan masyarakat untuk mudik yang mencapai 123,8 juta jiwa atau 45,67 persen pada tahun 2023. (*/DLA)

 

...

Artikel Terkait

wave
RPP Keluarkan Aturan Baru Terkait Posisi ASN, Personel TNI Polri Wajib Perhatikan Ini Sebagai Topik dan Tahap Rekrutmen

Personel TNI/Polri segera bisa mengisi sejumlah posisi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS. Hal ini dituangkan dalam RPP Manajemen ASN.

Gubernur Sulsel Tinjau Bahan Pokok Selama Ramadhan, Lonjakan Harga Bikin Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura Harus Lakukan Ini

Gubernur Sulsel tinjau harga bahan pokok selama Ramadhan. Beragam jenis kebutuhan pangan mengalami lonjakan harga drastis dari sebelumnya.

Jangan Lewatkan! Arab Saudi dan Pemkot Makassar Bakal Gelar Buka Puasa di Anjungan Losari, Jumlah Antrian Sukses Raih Penghargaan

Kedubes Arab Saudi bekerja sama dengan Pemkot Makassar untuk buka puasa bersama. Acara ini dilaksanakan di Anjungan Pantai Losari.

Ajudan Prabowo Subianto Dapat Promosi, Ini Jabatan Baru Mayor Teddy yang Jadi Sorotan

Ajudan Prabowo Subianto, Mayor Teddy, memperoleh  promosi jabatan. Ia menjabat Wakil Komandan Batalyon Infanteri Para Raider 328/Dirgahayu.

Misteri dan Kesejukan Telaga Madiredo, Ini Dia Surga Tersembunyi di Pujon Malang yang Menghadirkan Keindahan Alam Menyegarkan!

Telaga Madiredo surga tersembunyi di Pujon Malang, menawarkan kesegaran air kolam dan cerita mistis yang memikat.

Berita Terkini

wave

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.


See All
; ;