Viral! Alat Bantuan untuk Siswa Tunanetra dari Korea Selatan Ditahan Bea Cukai Bandara Soetta Hingga 2 Tahun, Diminta Bayar Ratusan Juta

Ditagih ratusan juta, alat bantuan untuk siswa tunanetra yang didapat dari Korea Selatan ditahan Bea Cukai Bandara Soetta.
Ditagih ratusan juta, alat bantuan untuk siswa tunanetra yang didapat dari Korea Selatan ditahan Bea Cukai Bandara Soetta. Source: Foto/Dok. Bea Cukai

 

Nasional, gemasulawesi - Seorang netizen yang memposting keluhan mengenai alat pembelajaran untuk siswa tunanetra yang ditahan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta (Soetta) kini viral di media sosial

Dalam cerita yang ia bagikan di akun X @ijalzaid, ia mengungkap kekecewaan karena barang yang merupakan bantuan dari perusahaan di Korea Selatan untuk SLB-A Pembina Tingkat Nasional di Jakarta itu belum diterima pihak SLB.

Bahkan hingga dua tahun berlalu, barang tersebut masih ditahan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta (Soetta).

Netizen tersebut juga mengeluhkan bahwa ia diminta membayar ratusan juta rupiah serta biaya denda gudang per hari untuk menebus barang tersebut.

Baca Juga:
Kematian Anggota Satlantas Polres Manado yang Ditemukan Tewas di Dalam Mobil dengan Luka Tembak Jadi Sorotan, Polisi Periksa 13 Saksi

Kronologi awalnya bermula saat barang dikirim dari OHFA Tech di Korea Selatan pada tanggal 16 Desember 2022 dan ditujukan untuk SLB-A Pembina Tingkat Nasional Jakarta. 

Namun, saat barang tiba di Indonesia pada 18 Desember 2022, barang tersebut tertahan di Bea Cukai.

SLB yang dimaksud dalam cerita ini mengirimkan dokumen yang diminta Bea Cukai

Namun barang tersebut merupakan prototipe yang masih dalam tahap pengembangan dan merupakan barang hibah sehingga tidak ada harga yang dapat ditentukan. 

Baca Juga:
Geger Soal Larangan Warung Madura Buka 24 Jam hingga Rugikan Minimarket, Begini Tanggapan Kementerian Koperasi dan Lurah Penatih Bali

Bea Cukai kemudian menetapkan nilai barang sebesar Rp361.039.239, akan tetapi sekolah tidak setuju dengan pembayaran pajak tersebut karena barang tersebut merupakan bantuan alat pendidikan untuk siswa tunanetra.

Setelah melalui beberapa proses dan pembahasan yang cukup lama, barang kiriman tersebut akhirnya dipindahkan ke tempat penimbunan Pabean, yang membuat proses pengambilan barang menjadi sulit karena mewajibkan sekolah membayar pajak yang telah dihitung sebelumnya.

Pihak sekolah telah berusaha menghubungi OHFA Tech dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendapatkan bantuan dan solusi atas masalah ini.

Namun hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai kelanjutan proses pengambilan barang tersebut.

Baca Juga:
Disambut Antusias Warga, Jokowi Menjadi Presiden Pertama yang Berkunjung ke Kabupaten Mamasa, Salah Satu Kota Terpencil di Sulawesi Barat

Kejadian ini memunculkan banyak pertanyaan dan keraguan terhadap proses Bea Cukai dalam menangani bantuan hibah alat pembelajaran untuk siswa tunanetra. 

Netizen juga mengekspresikan keprihatinan atas sulitnya mendapatkan bantuan dan alat pendidikan yang sangat diperlukan bagi siswa dengan kebutuhan khusus tersebut. 

Mereka menantikan penjelasan lebih lanjut dari pihak terkait mengenai solusi dari kasus ini. 

"@beacukaiRI kalau bener dosa besar lu zalim sama banyak manusia," tulis akun @jo** kecewa.

Baca Juga:
Bisa Meningkatkan Kapasitas Pengendalian Banjir, Kementerian PUPR Sebut World Water Forum Dapat Mendorong Transfer Ilmu Pengetahuan

Ada juga yang menceritakan pengalaman serupa terkait besarnya biaya pajak yang harus ditanggung.

"Saya ingat dulu sewaktu masih di RSCM sekitaran tahun 2004, RSCM pernah dapat hibah tempat tidur bekas dari Jepang. Kata yang melakukan kunjungan ke Jepang, kondisinya masih bagus sekali. Saat akan dikirim, ternyata ada biaya pajak yang harus ditanggung, akhirnya batal," tulis akun @gu***. (*/Shofia)

 

...

Artikel Terkait

wave
Ramai Soal Tagihan Jumbo yang Banyak Dikeluhkan Masyarakat, Menkeu Sri Mulyani Minta Ditjen Bea Cukai Lakukan Hal Ini

Bea dan Cukai akhir-akhir ini jadi bulan-bulanan warganet soal keluhan tagihan yang dianggap terlalu memberatkan, Sri Mulyani buka suara.

Viral! Beli Sepatu Bola Harga Rp10 juta, Pria Ini Keluhkan Bea Masuk yang Harus Dibayar Capai Rp31 Juta, Begini Tanggapan Bea Cukai RI

Begini tanggapan Bea Cukai RI usai keluhan seorang pria terkait besarnya bea masuk yang harus dibayarkannya viral di media sosial.

Merasa Diintimidasi, Pengusaha Ini Laporkan Pejabat Bea Cukai di Purwakarta yang Diduga Gunakan TNI untuk Mengancamnya Saat Nagih Hutang

Pengusaha ini laporkan oknum pejabat bea cukai di Purwakarta yang diduga bawa TNI untuk mengintimidasinya saat menagih hutang.

Heboh Tuduhan Penyalahgunaan Wewenang pada Penahanan 9 Mobil Mewah Milik Kenneth Koh, Direktorat Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta Buka Suara

Dugaan penyalahgunaan wewenang dalam kasus penahanan mobil mewah Kenneth Koh santer diberitakan, begini tanggapan Direktorat Bea Cukai.

Selama Nilainya 1500 USD, Menteri Perdagangan Meminta Bea Cukai untuk Segera Melepaskan Barang Kiriman Pekerja Migran yang Tertahan

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, meminta bea cukai untuk segera melepaskan barang milik para pekerja migran selama nilainya 1.500 USD.

Berita Terkini

wave

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.


See All
; ;