Indonesia Diminta Tidak Bergantung dengan Vaksin Impor

<p>Foto: Vaksin covid-19 impor.</p>
Foto: Vaksin covid-19 impor.

Berita nasional, gemasulawesi– Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), meminta Indonesia tidak tergantung dengan vaksin impor untuk memenuhi kebutuhan program vaksinasi kepada masyarakat.

“Walaupun, Indonesia sudah membeli banyak vaksin Covid-19 dari negara-negara produsen vaksin. Seperti vaksin Sinovac dan Sinopharm dari China dan AstraZeneca dari Inggris, tetapi Indonesia tidak boleh bergantung dengan vaksin impor,” ungkap Menko PMK, Muhadjir Effendy saat audiensi dengan tim pengembang Vaksin Merah Putih secara virtual, dikutip dari laman resmi Kemenko PMK, Selasa 29 Juni 2021.

Oleh karena itu, Indonesia tidak bisa berharap secara terus-menerus dengan situasi pasar vaksin yang tidak menentu saat ini.

Pasalnya, banyak negara yang pasokan vaksin Covid-19-nya belum terpenuhi hingga kini. Sehingga harus berebut dengan negara lain untuk mendapatkannya.

Untuk mengantisipasi kebutuhan vaksin bagi masyarakat Indonesia, vaksin yang produksi dalam negeri pun diperlukan.

Saat ini vaksin dalam negeri yang sedang diproduksi adalah vaksin Merah Putih. Diharapkan dapat terproduksi dengan cepat. Sehingga, Indonesia tidak lagi melakukan pembelian vaksi ke negara lain.

“Semakin cepat produksi vaksin dalam negeri dilakukan, saya kira akan semakin baik untuk kita semua,” sebutnya.

Baca juga: BPBD Petakan Masalah dan Solusi Daerah Rawan Banjir Parigi Moutong

Vaksin merah putih merupakan upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan vaksin dalam negeri. Terlebih saat ini situasi pandemi semakin memprihatinkan, selain peningkatan kasus Covid-19, munculnya beragam varian virus yang mengharuskan Indonesia memenuhuhi ketersediaan vaksin.

Bahkan, Presiden Joko Widodo telah berpesan saat ini kemandirian vaksin Covid-19 terus diupayakan oleh pemerintah. Sehingga, pihaknya mendorong kepada para pengembang vaksin Covid-19 merah putih untuk melakukan percepatan atas produksi vaksin tersebut.

Langkah yang mesti dilakukan adalah, mencoba melakukan koreksi, reevaluasi terhadap rencana tahapan yang telah dirancang sebelumnya. Kemudian, mencoba melakukan terobosan yang kreatif, sebagai bagian dari upaya percepatan produksi.

“Jadi saya mohon masing-masing pengembang mencoba melakukan koreksi, reevaluasi terhadap rencana-rencana tahap yang sudah dirancang, dan coba dicari terobosan yang lebih kreatif kira-kira bagaimana supaya produksi bisa dipercepat,” tutupnya. (***)

Baca juga: Bupati Lantik Pejabat Eselon III Parigi Moutong, Ini Nama-Namanya

...

Artikel Terkait

wave

Pertumbuhan Ekonomi Bergantung Pada Pelaksanaan Vaksinasi

Wealth Management Head, Bank OCBC NISP menyebut para investor saat ini sedang menantikan data pertumbuhan ekonomi lebih baik kuartal II 2021.

RUU HKPD, Upaya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat Pelosok

RUU HKPD, dilakukan sebagai upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia, Terdapat empat tujuan dari undang-undang

Kemenag Jadwalkan Sidang Isbat Tentukan Hari Raya Idul Adha 1442 H

Kemenag akan menggelar sidang Isbat untuk menentukan hari raya Idul Adha sekaligus Zulhijah 1442 Hijriah pada Sabtu 10 Juli 2021 mendatang.

KKP dan Kemenhub Teken MoU Pengembangan Pelabuhan Ambon Baru

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) KKP dan Kementerian Perhubungan menyepakati Nota Kesepahaman pengembangan Pelabuhan Ambon Baru.

Lanal Gagalkan Penyelundupan Benih Lobster di Perairan Kepri

Lanal berhasil gagalkan upaya penyelundupan benih lobster dari Speedboat tanpa nama, tujuan Singapura di Perairan Pulau Rukan Kecamatan Moro

Berita Terkini

wave

Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.

Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemda Parigi Moutong merombak anggaran untuk perbaiki fasilitas medis, atasi malaria, stunting, hingga tuntaskan anak putus sekolah.

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.


See All
; ;