Nasional, gemasulawesi - Serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional (PDN) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah memicu tuntutan publik yang mendesak Menteri Kominfo, Budi Arie Setiadi, untuk mundur dari jabatannya.
Tuntutan Budi Arie Setiadi untuk mundur ini mengemuka melalui sebuah petisi yang diluncurkan di situs change.org oleh Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet).
Petisi tersebut menuntut agar Budi Arie bertanggung jawab atas insiden peretasan yang telah terjadi selama sepekan terakhir.
Petisi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya tanggung jawab atas keamanan data pemerintah dan publik.
Direktur Eksekutif Safenet, Nenden Sekar Arum, menekankan bahwa Kominfo, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas PDN, harus mempertanggungjawabkan kejadian ini.
Usai petisi ini viral dan terus digaungkan di media sosial, Budi Arie Setiadi, yang juga merupakan Ketua Umum PROJO, relawan pendukung utama Presiden Jokowi, memberikan tanggapan atas desakan tersebut.
Budi memilih untuk tidak memberikan banyak komentar terkait desakan itu.
"Ah, no comment kalau itu, itu haknya masyarakat untuk bersuara," ujar Budi, dikutip pada Jumat, 28 Juni 2024.
Budi juga menyampaikan bahwa hasil rapat dengan Komisi I DPR RI belum menemukan indikasi kebocoran data akibat serangan tersebut.
"Tadi dalam rapat dengan Komisi I, kami memastikan bahwa tidak ada indikasi atau bukti yang menunjukkan terjadinya kebocoran data," jelasnya.
Sementara itu, petisi di change.org terus mendapatkan dukungan dari masyarakat yang prihatin dengan insiden ini.
Petisi tersebut menekankan bahwa seorang pejabat tinggi, seperti Menteri Kominfo, harus bertanggung jawab atas kegagalan dalam menjaga keamanan data penting negara.
Masyarakat yang menandatangani petisi berharap agar ada langkah konkret yang diambil untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
Di media sosial, banyak netizen yang mengungkapkan kekecewaan mereka.
Seorang pengguna Twitter menulis, "Bagaimana mungkin kita mempercayakan data penting negara kepada orang yang tidak bisa menjamin keamanannya? #BudiArieMundur".
Pengguna lain berkomentar jika hal ini sudah kelewatan.
"Ini sudah kelewatan. Serangan siber besar-besaran dan tidak ada yang bertanggung jawab? Menkominfo harus mundur!" komentar akun @muh***.
Budi Arie sendiri meminta masyarakat untuk menunggu langkah pertanggungjawaban yang akan diambil oleh pihaknya.
"Kita beresin. Tunggu saja waktunya," ujarnya.
Ia juga memastikan bahwa hingga saat ini tidak ada data yang bocor akibat serangan tersebut.
"Hingga saat ini, belum ditemukan adanya bukti yang kuat, sehingga bisa dipastikan tidak ada kebocoran data," tegasnya.
Insiden ini menjadi peringatan penting bagi pemerintah dan seluruh instansi terkait untuk meningkatkan sistem keamanan data dan mengantisipasi serangan siber di masa mendatang.
Keamanan data merupakan aspek krusial yang harus dijaga dengan ketat, terutama mengingat semakin canggihnya teknik-teknik yang digunakan oleh para peretas.
Petisi yang mendesak Budi Arie untuk mundur telah menggema di kalangan masyarakat sebagai bentuk protes dan tuntutan atas peningkatan keamanan data.
Masyarakat berharap agar ada perubahan signifikan dalam sistem keamanan data nasional dan langkah-langkah pencegahan yang lebih ketat untuk melindungi informasi penting negara dari ancaman siber. (*/Shofia)
