Server PDN Kominfo Down Lebih dari 80 Jam, Pria Ini Tawarkan Perbaikan Tanpa Meminta Imbalan Apapun, Sindir Soal Anggaran Negara

Pria ini menawarkan perbaikan server PDN Kominfo yang down sejak beberapa hari lalu, gratis.
Pria ini menawarkan perbaikan server PDN Kominfo yang down sejak beberapa hari lalu, gratis. Source: Foto/Instagram @wildan_kurniadi

Nasional, gemasulawesi - Server Pusat Data Nasional (PDN) milik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengalami gangguan serius sejak beberapa hari lalu.

Masalah gangguan server PDN ini mengakibatkan berbagai layanan penting, termasuk layanan Imigrasi, terganggu selama lebih dari 80 jam.

Isu ini menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen setelah Suryo Prabowo, seorang tokoh publik, mengunggah informasi tentang gangguan tersebut di media sosial.

Postingan Suryo Prabowo di Instagram mendapat banyak perhatian dan komentar dari para pengguna.

Baca Juga:
Kisah Anak Perempuan Berusia 12 Tahun Bertunangan dengan Duda 27 Tahun di Madura Viral, Netizen Sindir Dinas Terkait

Salah satu komentar yang paling mencolok datang dari akun bercentang biru bernama Wildan Kurniadi.

Dalam komentarnya, Wildan menawarkan bantuan untuk mengatasi masalah server Kominfo.

"Mau minta anggaran tambahan buat kelola server? Kalau tidak mampu, DM saya saja, kasih tahu servernya di mana, saya bantu gratis. Tidak perlu minta anggaran negara kecuali HDD/SSD kalian benar-benar rusak. Buka saja transparansi anggaran pembelian perangkat penyimpanan. Kalau mau, bisa titip di server Azure saya yang di-host di Microsoft Singapura juga. Gratis, selama saldo saya di sana masih cukup," jelasnya.

Komentar ini segera menarik perhatian netizen lainnya.

Baca Juga:
Melangkah ke Warisan Budaya Jawa dengan Menyelusuri Keunikan Museum Radya Pustaka di Surakarta

Banyak yang memuji inisiatif Wildan yang menawarkan bantuan tanpa biaya, menekankan pentingnya transparansi anggaran dalam pengelolaan perangkat penyimpanan data.

Beberapa pengguna media sosial juga menyoroti perlunya pemerintah untuk lebih efektif dalam mengelola infrastruktur teknologi yang krusial seperti server PDN ini.

Dari komentar Wildan, dapat disimpulkan bahwa dia adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam pengelolaan server dan infrastruktur IT.

Berdasarkan informasi dari LinkedIn pribadinya, Wildan adalah founder dari Monitor Presiden, sebuah layanan pengaduan masyarakat berbasis website sejak Januari 2024.

Baca Juga:
Petualangan Seru di Pantai Timang dengan Keindahan Pasir Putih dan Gondola Menuju Pulau Lobster

Ia juga bekerja sebagai Web Developer di Bisniz.id dan Solo.co.id, serta mendirikan Rezeki Apps dan Jowo Developer.

Pengalamannya yang luas menunjukkan kompetensinya dalam pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi.

Menanggapi situasi ini, pihak Kominfo menyatakan bahwa perbaikan masih terus dilakukan.

Hadi, seorang pejabat Kominfo, memberikan keterangan bahwa gangguan tersebut sangat teknis dan memerlukan penanganan mendalam untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.

Baca Juga:
Menikmati Keindahan Alam dari Ketinggian, Yuk Berpetualang Tak Terlupakan di Puncak Tugu Petungkriyono Pekalongan

“Itu adalah hal yang sangat teknis. Kami terus memperbaiki dan mendalami hal tersebut. Ada kemungkinan masalah teknis yang kami kenali, dan kami berusaha agar hal itu tidak terjadi di masa yang akan datang,” ujarnya.

Mengutip dari laman resmi Kominfo, PDN merupakan fasilitas penting yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan data, dan pemulihan data.

Gangguan yang terjadi telah menghambat fungsi-fungsi vital ini, menimbulkan dampak signifikan pada layanan publik.

Kronologi kejadian dimulai Kamis, 20 Juni 2024 pukul 04.00 WIB, ketika gangguan server pertama kali terdeteksi.

Sejak saat itu, tim teknis Kominfo bekerja keras untuk memperbaiki masalah yang terjadi. (*/Shofia)

...

Artikel Terkait

wave
Jadi Bulan-Bulanan Warganet! Kominfo Akhirnya Ganti Ucapan Selamat Ulang Tahun untuk Presiden Jokowi dengan Desain Baru

Sempat dikira berita duka, Kominfo akhirnya mengganti desain ucapan selamat ulang tahun untuk Presiden Jokowi dengan tampilan baru.

Ramai Diperbincangkan! Desain Ucapan Ultah Jokowi dari Kominfo Tuai Kontroversi, Netizen: Anggaran Besar, Kerja Minimalis Banget

Ucapan ulang tahun Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk Presiden Jokowi bikin gagal fokus hingga viral. Tuai kontroversi.

8 Hari Pelototi Google Maps, Diskominfo Akui Kesulitan Ubah Tag Kampung Maling dan Penamaan Tak Pantas Lain di Pati, Ini Alasannya

Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengaku kewalahan memperbaiki sejumlah penamaan tak pantas untuk wilayah Pati di Google Maps.

Tak Terima Wilayahnya Ditandai Kampung Penadah dan Kampung Maling di Google Maps, Camat Sukolilo Pati Lapor ke Kominfo

Camat Sukolilo, Kabupaten Pati, Andrik Sulaksono lapor ke Kominfo usai wilayahnya ditandai sebagai kampung maling di Google Maps.

Minta Pengguna Bersiap Pindah ke Platform Lain, Kominfo Akan Memblokir Media Sosial X di Indonesia, Ini Alasannya

Ini alasan Kominfo berencana memblokir akses media sosial X di Indonesia. Minta pengguna bersiap-siap pindah ke platform lain.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;