Tabung Oksigen Langka, Ratusan Ormas Somasi Jokowi

<p>Foto: Illustrasi tabung oksigen langka.</p>
Foto: Illustrasi tabung oksigen langka.

Berita nasional, gemasulawesi– Sebanyak 109 organisasi masyarakat sipil layangkan somasi terbuka kepada Presiden Jokowi dan beberapa Menterinya, karena tabung oksigen langka.

“Berdasarkan pemantauan aliansi, selama satu bulan terakhir masyarakat diresahkan dengan kenaikan harga oksigen dan peralatannya hingga 200-300 persen di pasaran,” demikian pernyataan Aliansi dalam pernyataan somasi, Minggu 25 Juli 2021.

Beberapa Menteri ikut disomasi yakni Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Baca juga: Kelangkaan Oksigen Penyebab Meninggalnya Pasien Covid 19 di Yogyakarta

Aliansi menilai pemerintah gagal jalankan kewajiban tangani pandemi

Aliansi menilai ini menunjukkan kegagalan-kegagalan pemerintah menjalankan kewajiban dalam penanganan pandemi.

Ada beberapa aturan Aliansi anggap dilanggar, seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Dalam Pasal 26 ayat (1) UU Perdagangan, pemerintah wajib menjamin pasokan dan stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting dalam kondisi tertentu dapat mengganggu kegiatan perdagangan nasional.

Aliansi menyatakan barang kebutuhan pokok dan barang penting itu ditetapkan dengan peraturan presiden. Namun hingga saat ini pemerintah belum menetapkan peraturan presiden perihal itu.

Pemerintah dan pemerintah daerah semestinya juga melakukan pengawasan kepada pelaku usaha. Pasal 7a UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mewajibkan pelaku usaha untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

“Meningkatkan harga tiga kali lipat apalagi dalam situasi pandemi yang mengancam nyawa manusia jelas bukan suatu itikad baik,” tegas Aliansi.

Aliansi menyatakan kelalaian mengakibatkan hilangnya nyawa manusia termasuk tindak pidana.

Alasan aliansi karena kenaikan tidak terkendali, harga dan pengisian tabung oksigen sangat dibutuhkan dalam masa pandemi covid-19 ini.

Aliansi menilai ada kejanggalan di balik kenaikan harga, bahkan kelangkaan beberapa alat kesehatan, termasuk tabung oksigen.

Aliansi pun mendesak Presiden Jokowi, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk segera mengendalikan harga, memastikan ketersediaan oksigen dan tabung oksigen serta memastikan distribusinya dalam waktu tujuh hari.

“Jika dalam waktu tersebut tidak dipenuhi kami akan melakukan langkah-langkah hukum dan konstitusional sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” demikian tertulis dalam pungkasan somasi Aliansi.

Aliansi menyatakan, tidak memadainya kapasitas rumah sakit memaksa pasien covid-19 menjalani isolasi mandiri di rumah.

Bahkan, pasien dengan komorbid semestinya dirawat di rumah sakit pun terpaksa menjalani isolasi mandiri.

Data Lapor covid-19 mencatat, hingga 25 Juli 2021, sebanyak 2.641 pasien covid-19 meninggal saat isolasi mandiri atau di luar fasilitas kesehatan.(***)

Baca juga: 33 Pasien Meninggal karena Krisis Stok Oksigen di Yogyakarta

...

Artikel Terkait

wave

Kemendikbud Buka Beasiswa Magang Bersertifikat Mahasiswa Vokasi

Kemendikbud membuka kesempatan bagi mahasiswa vokasi diseluruh Indonesia, untuk mendapatkan program beasiswa magang bersertifikat.

Aksi Warga Purworejo Gugat Ganjar Pranowo: Tolak Bendungan Bener

Aksi warga Purworejo gugat Ganjar Pranowo Gubernur jawa Tengah, tolak bendungan bener ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang.

Lambat Serapan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional, Ini Dugaan BPK

Ini dugaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK atas lambatnya serapan dana Pemulihan Ekonomi Nasional dan penanganan covid-19.

KPAI Minta Pemerintah Siapkan Beasiswa Cegah Anak Putus Sekolah

KPAI minta pemerintah siapkan beasiswa dan fasilitas belajar daring cegah anak putus sekolah. Akibat dampak pandemi covid19,

ICW Desak Firli Bahuri Mundur dari Jabatan Ketua KPK

ICW desak Firli Bahuri mundur dari jabatan Ketua KPK, Menyusul temuan Ombudsman mengenai pelanggaran prosedur dan pelaksanaan TWK.

Berita Terkini

wave

Pemulangan Jenazah Staf KBRI Lima Zetro Leonardo Purba dan Peninjauan Perlindungan Diplomat RI

Jenazah Zetro Leonardo Purba akan dipulangkan ke Indonesia, sementara Kemlu evaluasi perlindungan diplomat di luar negeri.

Perum Bulog Percepat Penyaluran Beras SPHP untuk Stabilkan Harga dan Ketersediaan Pangan

Bulog menyalurkan beras SPHP secara masif, menjaga harga tetap stabil, dan memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat.

Pemkab Bantul Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Setelah Temuan Ulat dan Jangkrik

Pemkab Bantul melakukan evaluasi dan koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kualitas dan keamanan makanan MBG bagi siswa.

Lapas Kediri Cabut Hak Narapidana Pelaku Asusila, Korban Dipaksa Telan Benda Asing

Lapas Kediri menindak tegas napi pelaku asusila dengan mencabut haknya, korban dipaksa menelan benda asing, kasus dilaporkan.

Kopdeskel Merah Putih Jadi Kompensasi Pemotongan TKD, Pemerintah Siapkan Skema Rp16 Triliun

Pemerintah luncurkan Kopdeskel Merah Putih sebagai kompensasi pemotongan TKD, didukung dana SAL Rp16 triliun melalui bank Himbara.


See All
; ;