Berita nasional, gemasulawesi– Ini dugaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas lambatnya serapan dana Pemulihan Ekonomi Nasional dan penanganan covid-19. Adalah permasalahan administrasi dan aturan teknis di level kementerian.
“Perhatikan betul supaya rakyat bisa makan dan dana bisa masuk ke rakyat bagaimana caranya. Apa aturan yang dibolehkan dan tidak, kalau tidak ada aturannya, buat. Kalau aturan agak sulit, dipermudah kan kata presiden begitu, dibuat pertanggungjawaban yang rasional sesuai dengan keadaan pandemi kita,” ungkap Anggota VI BPK Harry Azhar Azis menanggapi dugaan BPK, Jumat 23 Juli 2021.
Hendaknya setiap kementerian/lembaga (K/L) berkaitan dengan serapan dana Pemulihan Ekonomi Nasional, membuat aturan teknis mendukung percepatan penyaluran.
Baca juga: Parimo Bentuk Tim Teknis Verifikasi Tambahan Bantuan Rumah Rusak
Dia mencontohkan, aturan teknis kerap kali membuat pencairan dana terkendala adalah kuitansi. Namun, dalam kondisi tertentu petugas di lapangan tidak bisa mendapatkan kuitansi sehingga pencairan serapan dana Pemulihan Ekonomi Nasional terhambat.
Kondisi seperti itu harus diatasi dengan aturan teknis yang bisa mengakomodasi dan mempermudah. Ia menegaskan aturan teknis itu berada pada level K/L yang bertanggung jawab atas pencairan dana.
“Alurnya anggaran sudah ditetapkan DPR dan pemerintah, kemudian dilaksanakan ada aturannya sampai aturan teknis. Misalnya, kuitansi harus pakai kertas, berapa gram, dan sebagainya, kalau situasi bencana apakah harus ada Kartu Keluarga dan sebagainya,” jelasnya.
Sayangnya, dia menilai respons pemerintah pada dana PEN ini masih terbilang business as usual atau seperti kondisi normal anggaran APBN pada umumnya.
Belum ada langkah atau kebijakan di luar kondisi normal terkait serapan dana Pemulihan Ekonomi Nasional.
“Jadi, tampaknya belum ada aturan yang mana anggaran PEN jelas sebetulnya sudah dialokasikan untuk ekonomi berapa, kesehatan, bantuan sosial berapa kan sudah dialokasikan. Nah itu tadi pola implementasi, tampaknya menurut saya masih ikuti pola anggaran normal,” tuturnya.
Baca juga: OJK Saran Perbankan Salurkan Kredit Sektor Ekonomi Unggulan
Pemulihan Ekonomi Nasional semester I 2021
Makanya, dia tidak heran jika pencairan serapan dana Pemulihan Ekonomi Nasional pada semester I 2021 ini baru mencapai Rp252,3 triliun atau 36,1 persen dari pagu yang ditetapkan Rp699,43 triliun.
Kondisi ini serupa dengan realisasi dana belanja APBN normalnya yakni 10 persen-13 persen pada kuartal I,II, dan III.
“Nanti baru menumpuk di kuartal IV, November-Desember mau tutup buku, kalau tidak uangnya hangus masuk ke anggaran Silpa dan tidak bisa dipakai lagi, harus masuk lagi dalam APBN,” ujarnya.
Untuk PEN 2021, BPK belum mulai melakukan audit lantaran skema proses audit belum ditentukan.
Sedangkan, untuk PEN 2020 BPK sudah memberikan hasil audit dengan sejumlah temuan sebagaimana telah dilaporkan sebelumnya.
“Untuk PEN 2021, kami belum putuskan. Kemarin kami putuskan pada bulan-bulan ini juga di 2020, sekarang kami belum putuskan apakah kami akan gabungkan dengan anggaran normal APBN atau kami akan buat pemeriksaan terpisah kembali,” tutupnya. (***)
Baca juga: 97 Tenaga Teknis Terima SK CPNS Morowali Utara Formasi 2019
