Berita nasional, gemasulawesi– Kemensos usul Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) gunakan kartu elektronik percepat penyaluran Bansos.
“Saya sudah bicara sama Himbara, BI (Bank Indonesia), dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), bagaimana kalau menggunakan kartu elektronik saja. Seperti ATM itu,” ungkap Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam keterangannya, Kamis 22 Juli 2021.
Kemensos terus meningkatkan upaya penyaluran Bansos, seperti penggunaan akrtu elektronik.
Baca juga: MPR RI Apresiasi Langkah Himbara Tunda Tarif Transfer
Tujuannya, agar penerima manfaat mendapatkan bantuan dengan cepat dan tepat sasaran. Masyarakat sangat membutuhkan percepatan penyaluran Bansos di masa PPKM seperti saat ini.
Untuk bantuan sosial non-tunai, Kemensos memastikan telah berkoordinasi intensif dengan Pemerintah Daerah. Karena data penerima bantuan menjadi kewenangan daerah.
“Respon Pemda dalam pembaruan data sangat membantu meningkatkan kualitas data,” sebutnya.
Untuk penerima bantuan pada skema penyaluran Bansos baru terkait PPKM, memang perlu terobosan, seperti penggunaan kartu elektronik.
Baca juga: Penyaluran Bantuan sosial Tunai Sudah Dimulai Sejak Minggu Lalu
Penambahan bantuan untuk 5,9 juta keluarga penerima
Seperti pada penambahan bantuan kepada 5,9 juta keluarga penerima bantuan sosial non-tunai usulan daerah yang disalurkan melalui Himbara dengan mekanisme non-tunai seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Sedangkan, bank itu memerlukan waktu sekitar satu bulan untuk mencetak kartu, yang dirasa cukup lama.
Usulan penggunaan kartu elektronik ini merupakan upaya Mensos dalam melakukan langkah-langkah akselerasi pada fase penyaluran Bansos sejalan dengan arahan Presiden.
Selain percepatan penyaluran Bantuan sosial, Mensos juga terus mendorong Pemda agar meningkatkan verfikasi dan validasi data.
Baca Juga: KPAI Minta Pemerintah Siapkan Beasiswa Cegah Anak Putus Sekolah
Khususnya dalam memenuhi alokasi penerima bantuan non-tunai kepada 5,9 juta keluarga.
“Karena kan sesuai ketentuan dalam undang-undang data penerima diusulkan daerah. Untuk mengakselerasi penyaluran bantuan, kami mengintensifkan koordinasi dengan Pemda,” kata dia.
Sebelumnya, Pemerintah menambah daftar bantuan pemerintah untuk masyarakat terdampak karena kebijakan PPKM Darurat.
Dengan ditambahnya Bansos itu, maka dibutuhkan tambahan anggaran mencapai Rp 39,19 triliun. Dengan begitu, anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) naik menjadi Rp 744,75 triliun dari Rp 699,43 triliun. (***)
Baca juga: Pemerintah Minta Masyarakat Awasi Penyaluran Bantuan sosial Masa PPKM Darurat
