MPR RI Apresiasi Langkah Himbara Tunda Tarif Transfer

<p>Foto: Penarikan di salah satu Anjungan Tunai Mandiri.</p>
Foto: Penarikan di salah satu Anjungan Tunai Mandiri.

Berita nasional, gemasulawesi– Langkah Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara tunda tarif transfer, mendapatkan apresiasi Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan.

“Kami sejak awal mendorong Himbara mempertimbangkan kondisi perekonomian masyarakat Indonesia hari ini yang sedang kesulitan. Sehingga tidak seharusnya menaikkan biaya transfer ATM Link,” ungkap Syarief, Jumat 4 Juni 2021.

Ia mengatakan, langkah Himbara tunda tarif transfer sangat tepat sesuai aspirasi Partai Demokrat.

Baca juga: Parigi Moutong Jadwalkan Ujian Semester Tatap Muka

Menurutnya, ATM Link ini sejak awal hadir dengan tujuan mempermudah nasabah-nasabah bank BUMN dalam bertransaksi secara efektif dan efefisien.

Sehingga, kebijakan yang dibuat harus mempermudah serta berpihak pada nasabah.

Baca juga: Kesbangpol Sosialisasi Permendagri 78 Tahun 2020

“ATM Link menjadi solusi nasabah seluruh bank BUMN di Indonesia dalam bertransaksi. ATM Link juga hadir agar jumlah pengadaan ATM tidak terlalu banyak dan biaya transaksi tetap gratis sehingga tidak perlu ada kenaikan, khususnya di masa pandemi,” jelasnya.

Politisi Senior Partai Demokrat ini mengimbau, bank-bank pelat merah memiliki jaringan yang mempermudah nasabah bank BUMN bertransaksi.

Baca juga: KPK Tolak Cabut SK Penonaktifan 75 Pegawai, Ini Alasannya

Bahkan dia mendorong, agar pemerintah juga mencari alternatif lain dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

“Pemerintah seharusnya membuat perencanaan jangka panjang yang bisa memberikan dampak sosial dan ekonomi, bukan kebijakan-kebijakan pemasukan jangka pendek yang semakin memberatkan masyarakat kecil,” jelasnya.

Baca juga: Berikut Besaran Gaji Ribuan Pegawai KPK Baru Dilantik

Baca juga: Lolos TWK, 1271 Pegawai KPK Resmi Dilantik

Sebelumnya, Bank BUMN yang tergabung dalam Himbara (BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BTN) bersepakat dengan PT Jalin untuk memberlakukan tarif transaksi di ATM Link yang awalnya gratis.

Adapun tarif cek saldo di ATM Link sebesar Rp 2.500, sedangkan tarif penarikan tunai di ATM Link sebesar Rp 5.000, per sekali transaksi dari yang sebelumnya gratis.(***)

Baca juga: Mendikbud-Ristek: 2022 Pagu Anggaran Turun, Program Tetap Jalan

Baca juga: Polisi Bekuk Pelaku Pembacokan di Jembatan Lalove Kota Palu

...

Artikel Terkait

wave

PDIP Cabut Dukungan Kepada Bupati Alor, Amon Djobo

PDIP mencabut dukungan terhadap Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), Amon Djobo, akibat sikapnya kepada Mensos dan stafnya.

Mendikbud-Ristek: 2022 Pagu Anggaran Turun, Program Tetap Jalan

Meskipun mengalami penurunan pagu anggaran pada tahun 2022, Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim menyebut program akan terus berjalan efisien.

Berikut Besaran Gaji Ribuan Pegawai KPK Baru Dilantik

Gaji ribuan pegawai KPK baru dilantik menyesuaikan dengan aturan perundang-undangan yang telah diatur sebelumnya, usai perubahan status.

Faktor Musiman Jadi Penyumbang Kenaikan Inflasi Mei 2021

BPS mencatat Mei 2021 terjadi inflasi bulanan senilai 0,32 persen. Penyebabnya faktor musiman yakni bulan Ramadan dan Idul Fitri.

KPK Tolak Cabut SK Penonaktifan 75 Pegawai, Ini Alasannya

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tolak cabut SK nomor 652 tahun 2021 tentang Hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), meskipun mendapatkan desakkan dari sejumlah pihak.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;