PDIP Cabut Dukungan Kepada Bupati Alor, Amon Djobo

<p>Foto: Bupati Alor, Amon Djobo.</p>
Foto: Bupati Alor, Amon Djobo.

Berita nasional, gemasulawesi– PDIP mencabut dukungan terhadap Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), Amon Djobo.

“Ini akibat sikap Amon Djobo,” ungkap anggota DPR RI asal Dapil NTT 1 Flores Lembata, Jumat 4 Juni 2021.

Bupati Alor beberapa waktu lalu menyudutkan dua pegawai Kementerian Sosial (Kemensos) dan menyindir Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.

Surat pencabutan dukungan dilakukan karena DPP PDI Perjuangan pada November 2017, sempat mengeluarkan rekomendasi dukungan kepada Amon Djobo untuk maju pada Pilkada Alor 2018.

Baca juga: Bupati Alor Marah Bantuan PKH Disalurkan Melalui DPRD

Seperti diketahui Amon berkomentar pedas terkait bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Kemensos. Perkataan Amon viral di media sosial.

Sementara itu, Bupati Alor Amon Djobo mengatakan, sikap PDIP itu sah-sah saja.

“Namun saya sangat menyesalkan hal itu,” ungkap Bupati Alor, Amon Djobo, Kamis 3 Juni 2021.

Baca juga: Kerjasama Pendidikan dengan Politeknik Transportasi Darat Berakhir

Dia menyebut kebersamaan dirinya dengan PDIP yang sudah lama dan terjalin baik. Namun karena masalah ini kebersamaannya harus terhenti.

Dia mengaku, tak menyangka PDIP akan terpengaruh rekaman video yang menurutnya, diunggah tidak secara utuh.

Baca juga: Polisi Bekuk Pelaku Pembacokan di Jembatan Lalove Kota Palu

Viral video dirinya memarahi pegawai Kemensos dan menyinggung Risma hanya mengambil, potongan video.

“Dalam video viral itu, dirinya sama sekali tak pernah menyebutkan PDIP,” sebutnya.

Baca juga: Parigi Moutong Jadwalkan Ujian Semester Tatap Muka

Menurut Amon, sebenarnya kasus memarahi staf Kemensos, dan menyebut Menteri Sosial itu terjadi pada April lalu.

Bahkan dirinya sudah menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada Mensos saat ke Alor beberapa waktu lalu.

Baca juga: Mendikbud-Ristek: 2022 Pagu Anggaran Turun, Program Tetap Jalan

“Saya belum mendapatkan surat pemberitahuan resmi dari DPP PDIP tentang pencabutan rekomendasi atau dukungan,” tuturnya.

Meski dukungan dicabut, lanjut Amon, ada 14 kursi DPRD Alor yang masih mendukung posisinya, sementara PDIP Alor hanya memiliki 4 kursi di DPRD. (***)

Baca juga: Faktor Musiman Jadi Penyumbang Kenaikan Inflasi Mei 2021

Baca juga: Ratusan Tenaga Guru di Parigi Moutong Ikut Bimtek PJJ

...

Artikel Terkait

wave

Mendikbud-Ristek: 2022 Pagu Anggaran Turun, Program Tetap Jalan

Meskipun mengalami penurunan pagu anggaran pada tahun 2022, Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim menyebut program akan terus berjalan efisien.

Berikut Besaran Gaji Ribuan Pegawai KPK Baru Dilantik

Gaji ribuan pegawai KPK baru dilantik menyesuaikan dengan aturan perundang-undangan yang telah diatur sebelumnya, usai perubahan status.

Faktor Musiman Jadi Penyumbang Kenaikan Inflasi Mei 2021

BPS mencatat Mei 2021 terjadi inflasi bulanan senilai 0,32 persen. Penyebabnya faktor musiman yakni bulan Ramadan dan Idul Fitri.

KPK Tolak Cabut SK Penonaktifan 75 Pegawai, Ini Alasannya

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tolak cabut SK nomor 652 tahun 2021 tentang Hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), meskipun mendapatkan desakkan dari sejumlah pihak.

Bupati Alor Marah Bantuan PKH Disalurkan Melalui DPRD

Bupati Alor marah bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) disalurkan melalui DPRD, ramai diperbincangkan, usai beredar di media sosial.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;