Bupati Alor Marah Bantuan PKH Disalurkan Melalui DPRD

waktu baca 2 menit
Foto: Ilustrasi Kartu PKH.

Berita nasional, gemasulawesi– Bupati Alor, Amon Djobo marah bantuan Program Keluarga Harapan atau PKH disalurkan melalui DPRD. Persoalan itu ramai diperbincangkan, usai beredar disalah satu grup media sosial.

“Itu video betul saya marah. Saya tidak ingat persis kapan karena saya sibuk. Saya marah karena bantuan PKH dibagikan melalui DPRD. Padahal, seharusnya tugas pemerintah daerah,” ungkapnya, Selasa 1 Juni 2021.

Dia menuturkan, itu diberikan ke salah satu partai politik. Dan dibagikan Ketua DPRD Alor kepada warga di wilayahnya, pasca badai seroja menerjang wilayah itu pada awal bulan April 2021 lalu.

Dia menyayangkan hal itu, sebab bantuan itu sebenarnya bersifat kemanusiaan namun diberikan ke partai politik.

Baca juga: Polsek Palu Selatan Bekuk Dua Pelaku Curanmor

Dia mengaku, tidak ambil pusing soal video yang beredar, karena apa yang dia sampaikannya merupakan fakta yang terjadi di lapangan.

Dia pun menyebut, siapa yang mengedarkan video itu dialah yang harus bertanggung jawab.

Baca juga: Ratusan Tenaga Guru di Parigi Moutong Ikut Bimtek PJJ

“Kita semua sama-sama urus negara ini dan tidak ada yang lebih hebat di negeri ini, tapi bantuan kemanusiaan itu harusnya pemerintah yang berikan kepada masyarakat, bukan DPRD,” kata dia.

Dalam video berdurasi 3 menit 9 detik itu terlihat Amon marah terkait bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Kementerian itu.

Baca juga: Rehab Bendung dan Irigasi Gumbasa Tahap II Target Rampung 2023

Dia menuding, pihak Kementerian Sosial tidak menghargai pemerintah daerah Alor.

Dia pun lantas mengusir sejumlah staf Kementerian Sosial agar segera meninggalkan Kabupaten Alor secepatnya.

Baca juga: Mobil Truk Bermuatan Tabung Oksigen Masuk Jurang Kebun Kopi

“Saya akan segera bersurat ke Presiden Joko Widodo terkait itu,” ucapnya.

Bahkan dia menyuruh para staf Kementerian Sosial untuk tanya langsung ke Presiden dan Gubernur NTT terkait siapa dirinya.

Dia memarahi staf Kementerian Sosial di rumah jabatan Bupati Alor.

Baca juga: Baca juga: Verifikasi Validasi DTKS Parigi Moutong Dibawah 50 Persen

Baca juga: Pencarian Masita Hamzah di Perairan Banggai Berlanjut


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.