Mendikbud-Ristek: 2022 Pagu Anggaran Turun, Program Tetap Jalan

<p>Foto: Gedung Kemendik-Ristek</p>
Foto: Gedung Kemendik-Ristek

Berita nasional, gemasulawesi– Meskipun mengalami penurunan pagu anggaran pada tahun 2022, Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim menyebut program akan terus berjalan efisien.

Rencananya pagu anggaran Kemendikbud-Ristek 2022 sebesar Rp 73,08 triliun, turun dibanding pada tahun ini.

“Jadi kita, apa pun yang terjadi di situasi pandemi, Kemendikbud-Ristek sesuai arahan Presiden akan terus beroperasi dengan berbagai macam efisiensi seperti hybrid, bekerja dari rumah dan juga dari kantor,” ujar Nadiem dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Kamis 3 Juni 2021.

Nadiem mengaku sudah terbiasa melakukan penghematan. Bahkan, dalam satu tahun terakhir, Kemendikbud-Ristek mengalami penghematan yang luar biasa sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Di mana kita telah dari satu tahun ke belakang kita mengalami penghematan yang luar biasa. Jadi itu benar-benar suatu hal yang mungkin kita akan pertahankan sesuai arahan Presiden,” tuturnya.

Dia menuturkan, untuk efisiensi belanja barang, menggunakan teknologi, menjadi tema besar, dan reformasi transparansi daripada belanja barang yang dilakukan. Hal itu, tentunya akan mendorong ketahanan ekonomi di dalam dunia pendidikan dengan berbagai macam bantuan sosial yang berhubungan dengan pendidikan.

Baca juga: Kesbangpol Sosialisasi Permendagri 78 Tahun 2020

“Itu juga jadi salah satu kunci pemulihan ekonomi dan pemastian bahwa akses pendidikan masih terjaga,” sambung Nadiem.

Meski demikian, Nadiem memastikan beberapa program tetap berjalan. Misalnya seperti beasiswa yang tidak mungkin tiba-tiba diputus.

“Sekolah-sekolah kita di luar negeri yang tentunya nggak bisa kita berhentikan pendanaannya, dan juga beasiswa-beasiswa yang sedang berjalan. Beasiswa yang diberikan di dalam dari Kemendikbud-Ristek. Jadi itu harus masih dilanjutkan. Kita nggak bisa berhentikan mereka di tengah-tengah,” jelas Nadiem.

Nadiem pun mengungkapkan bahwa keterbatasan anggaran merupakan tantangan besar bagi kementeriannya. Dia berharap bisa menjalankan tugas sebaik mungkin.

“Jadi poinnya adalah ruang fiskal yang bisa digunakan saat ini untuk program-program prioritas kita, program merdeka belajar, itu sekitar sedikit di bawah Rp 6 triliun. Jadi ini suatu tantangan besar bagi kami. Tapi kami harap bisa lakukan yang terbaik walaupun dengan berbagai macam batasan tersebut,” tutupnya. (***)

Baca juga: KPK Tolak Cabut SK Penonaktifan 75 Pegawai, Ini Alasannya

...

Artikel Terkait

wave

Berikut Besaran Gaji Ribuan Pegawai KPK Baru Dilantik

Gaji ribuan pegawai KPK baru dilantik menyesuaikan dengan aturan perundang-undangan yang telah diatur sebelumnya, usai perubahan status.

Faktor Musiman Jadi Penyumbang Kenaikan Inflasi Mei 2021

BPS mencatat Mei 2021 terjadi inflasi bulanan senilai 0,32 persen. Penyebabnya faktor musiman yakni bulan Ramadan dan Idul Fitri.

KPK Tolak Cabut SK Penonaktifan 75 Pegawai, Ini Alasannya

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tolak cabut SK nomor 652 tahun 2021 tentang Hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), meskipun mendapatkan desakkan dari sejumlah pihak.

Bupati Alor Marah Bantuan PKH Disalurkan Melalui DPRD

Bupati Alor marah bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) disalurkan melalui DPRD, ramai diperbincangkan, usai beredar di media sosial.

Lolos TWK, 1271 Pegawai KPK Resmi Dilantik

Sebanyak 1271 pegawai Komisi Pemberantasan Kosupsi (KPK) lolos Tes Wawancara Kebangsaan (TWK), resmi dilantik di aula gedung KPK.

Berita Terkini

wave

Inilah Sinopsis Film Tukar Takdir: Mengulik Kisah Korban yang Selamat dari Kecelakaan Pesawat

Tukar Takdir adalah film tentang kecelakaan pesawat, tapi yang unik adalah film ini berfokus pada apa yang terjadi setelahnya

Pemerintah Genjot Program Prioritas untuk Ciptakan Jutaan Lapangan Kerja Baru

Pemerintah mempercepat program prioritas nasional, mulai dari koperasi desa, kampung nelayan, hingga revitalisasi tambak.

Prabowo Perluas Program Sekolah Rakyat untuk Kelompok Ekonomi Lebih Luas

Presiden Prabowo merencanakan pembangunan 500 Sekolah Rakyat, memperluas sasaran dari desil 1-2 hingga 5 demi pemerataan pendidikan.

PA Jakarta Barat Batalkan Perkawinan WNI dengan WNA Arab Saudi

Pengadilan Agama Jakarta Barat mengabulkan gugatan JPN, lindungi WNI korban KDRT, dan pastikan perkawinan dibatalkan secara sah.

KPK Telusuri Dugaan Korupsi Kuota Haji, Nama Khalid Basalamah Disorot

KPK menyelidiki dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, menyoroti peran Khalid Basalamah serta kejanggalan pembagian kuota tambahan.


See All
; ;