Masyarakat Suku Anak Dalam Jambi Dapat 80 Unit Rumah dari KemenPUPR

<p>Foto: Bantuan rumah khusus di Jambi.</p>
Foto: Bantuan rumah khusus di Jambi.

Berita nasional, gemasulawesi- Direktorat Jenderal Perumahan KemenPUPR bangun 80 unit rumah khusus bagi masyarakat Suku Anak Dalam Jambi, tinggal di Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sarolangun.

“Ini merupakan bukti nyata, pemerintah hadir dalam penyediaan hunian layak. Kami harapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan, agar lebih sehat dan nyaman,” ungkap Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melalui keterangan tertulis, Kamis 22 Juli 2021.

Pembangunan 80 unit rumah khusus merupakan komitmen pemerintah bagi masyarakat Suku Anak Dalam Jambi, melalui Program Sejuta Rumah KemenPUPR.

Baca juga: KemenPUPR Evaluasi 40 Bank Penyalur Bantuan Subsidi Rumah

“Itu juga sekaligus pemerataan hasil pembangunan di seluruh pelosok negeri, terutama di wilayah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal),” sebutnya.

Rumah khusus bagi masyarakat di Kabupaten Merangin, dibangun sebanyak 23 unit dengan tipe 28.

Lokasinya di Desa Lantak Seribu, Kecamatan Renah Pemenang. Sementara untuk di Kabupaten Sarolangun berupa rumah panggung dengan jumlah 57 unit tipe 28.

Sementara itu, Kepala Suku atau Temenggung Suku Anak Dalam Jhon mengungkapkan, sejak menempati bantuan rumah khusus 80 unit rumah dari KemenPUPR, masyarakat merasa nyaman dan aman.

Jadi, tanpa perlu takut tertimpa pohon atau menjadi sasaran binatang buas di hutan.

“Sejak tinggal di rumah khusus ini, kehidupan kami juga ikut berubah dan saat ini anak-anak juga sudah sekolah. Kami harap pemerintah bisa terus membimbing kami untuk bisa memiliki kehidupan lebih baik,” kata dia.

Baca juga: Disdukcapil Kembali Buka Layanan Kependudukan Khusus Warga Suku

Pemerintah juga sediakan rumah MBR

Selain program 80 unit rumah di Jambi, pemerintah juga menyediakan rumah khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang berprofesi sebagai nelayan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebanyak 50 unit tipe 28.

Diketahui, pada TA 2021 KemenPUPR menargetkan untuk membangun 2.631 unit rumah khusus. Target ini meningkat dari TA 2020 yakni 1.575 unit rumah khusus.

Rumah khusus tipe 28 ini dibangun dengan anggaran Rp 2,5 atau setara Rp 102 juta untuk setiap rumahnya. Rumah ini terdiri dari satu ruang keluarga, dua kamar tidur, satu kamar mandi dan dapur.

Direktur Jenderal Perumahan Khalawi Abdul Hamid berharap, agar para penerima manfaat bisa merawat dan menjaga hunian telah dibangun. (***)

Baca juga: Potensi Tumpang Tindih Data Bantuan Rehab Rumah MBR

...

Artikel Terkait

wave

Petani di Sulsel Berhaji Hasil Penjualan Komoditas Porang dan Walet

Pembudidayaan komoditas porang dan walet kini menjadi primadona di Sulawesi Selatan. Bahkan, harga jual tinggi membuat petani bisa berhaji.

BUMN Sektor Peternakan Diminta Jaga Stabilitas Harga Perunggasan

BUMN sektor peternakan diminta intervensi untuk menjaga stabilitas harga perunggasan DOC atau bibit ayam broiler tingkat peternak rakyat.

Rendah, Serapan Dana Penanganan Covid 19 di Sulawesi Tengah

Kementrian dalam negeri (Kemendagri) sebut serapan dana penanganan covid 19 di Sulawesi Tengah rendah, tidak sampai satu persen.

Pemprov Sulteng Tunggu Edaran Perpanjangan PPKM

Pemerintah provinsi (Pemprov) Sulteng tunggu edaran perpanjangan PPKM dari pemerintah pusat, kabarnya hingga 25 Juli 2021 mendatang.

Program JKN &#8211; KIS Dinilai Bisa Lindungi Petani di Morowali

Program JKN - KIS dinilai bisa lindungi petani di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, pelayanan kesehatan diberikan cuma-cuma.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;