Ini Empat Program Kemnaker Percepat Pemulihan Ekonomi Nasional

<p>Foto: Ilustrasi tenaga kerja.</p>
Foto: Ilustrasi tenaga kerja.

Berita nasional, gemasulawesi– Sejak 2020, telah digulirkan empat program Kemnaker untuk percepat pemulihan ekonomi nasional.

“Keempat program itu merupakan wujud keseriusan kami menanggulangi dampak pandemi covid-19 di sektor ketenagakerjaan,” ungkap Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melalui keterangan pers resmi, Jumat 23 Juli 2021.

Selain program Kemnaker bantuan subsidi upah untuk percepat pemulihan ekonomi itu diberikan kepada 12,2 juta orang.

Baca juga: Kemnaker Sinyalir Masih Ada Perusahaan Beroperasi Saat PPKM

Ada pula program Kemnaker untuk percepat pemulihan ekonomi nasional yaitu Kartu Prakerja menyasar 5,5 juta orang.

Program Kemnaker untuk percepat pemulihan ekonomi nasional lainnya adalah bantuan Produktif Usaha Mikro mencapai 12 juta orang. Serta program Padat Karya di kementerian atau lembaga menyasar 2,6 juta orang.

“Program lainnya, adalah jaring pengaman perluasan kesempatan kerja, seperti program wirausaha, padat karya, dan inkubasi bisnis mencapai 322.000 orang,” sebutnya.

Ia menuturkan, program Kemnaker telah banyak diluncurkan untuk penanganan pandemi, yakni pelatihan vokasi dengan metode blended training mencapai 121.000 orang, pelatihan peningkatan produktivitas bagi 11.000 tenaga kerja, serta kompetensi mencapai 750.000 orang.

Tidak ketinggalan, kementrian juga melakukan jejaring kerja sama penempatan tenaga kerja di tengah pandemi dengan menempatkan 948.000 orang di dalam maupun luar negeri.

“Jika ditotal, upaya pemerintah mengatasi dampak pandemi di sektor ketenagakerjaan jumlahnya bisa mencapai 34,6 juta. Melebihi penduduk usia kerja terdampak Covid-19 yang menurut survei Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 29,12 juta orang,” terang dia.

Baca juga: Tenaga Pendidik Non PNS Dapat Subsidi Upah

Izin investasi untuk serap tenaga kerja 

Pemerintah juga telah berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam memberikan izin investasi.

Hal ini dilakukan guna memastikan investasi dapat menyerap tenaga kerja secara optimal. Selain itu, langkah itu dimaksudkan agar investasi dilakukan bisa benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan keunggulan karakteristik masing-masing daerah.

Sebelumnya, Pemerintah memastikan akan mengeluarkan kebijakan pemberian bantuan subsidi upah bagi pekerja atau buruh di tahun 2021.

Program Kemnaker bantuan subsidi upah diharapkan dapat mencegah terjadinya PHK sebagai akibat pandemi covid-19.

Ia menambahkan, program Kemnaker berupa kebijakan bantuan subsidi upah dikeluarkan untuk mencegah pengusaha memutuskan hubungan kerja dengan pekerjanya. Sekaligus membantu pemulihan ekonomi nasional. (***)

Baca juga: Bulan Ini, Dana Hibah Pariwisata Bergulir ke Daerah

...

Artikel Terkait

wave

Masyarakat Suku Anak Dalam Jambi Dapat 80 Unit Rumah dari KemenPUPR

Direktorat Jenderal Perumahan KemenPUPR bangun 80 unit rumah khusus bagi masyarakat Suku Anak Dalam Jambi, di Merangin dan Sarolangun.

Petani di Sulsel Berhaji Hasil Penjualan Komoditas Porang dan Walet

Pembudidayaan komoditas porang dan walet kini menjadi primadona di Sulawesi Selatan. Bahkan, harga jual tinggi membuat petani bisa berhaji.

BUMN Sektor Peternakan Diminta Jaga Stabilitas Harga Perunggasan

BUMN sektor peternakan diminta intervensi untuk menjaga stabilitas harga perunggasan DOC atau bibit ayam broiler tingkat peternak rakyat.

Rendah, Serapan Dana Penanganan Covid 19 di Sulawesi Tengah

Kementrian dalam negeri (Kemendagri) sebut serapan dana penanganan covid 19 di Sulawesi Tengah rendah, tidak sampai satu persen.

Pemprov Sulteng Tunggu Edaran Perpanjangan PPKM

Pemerintah provinsi (Pemprov) Sulteng tunggu edaran perpanjangan PPKM dari pemerintah pusat, kabarnya hingga 25 Juli 2021 mendatang.

Berita Terkini

wave

Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.

Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemda Parigi Moutong merombak anggaran untuk perbaiki fasilitas medis, atasi malaria, stunting, hingga tuntaskan anak putus sekolah.

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.


See All
; ;