Kementerian PUPR telah Salurkan Program BSPS Sejak 2016

<p>Foto: Illustrasi bantuan program BSPS.</p>
Foto: Illustrasi bantuan program BSPS.

Berita nasional, gemasulawesi- Kementerian PUPR telah menyalurkan program BSPS sejak tahun 2016 lalu. Tujuannya, meningkatkan kualitas rumah agar lebih layak huni, dan masyarakat dapat terlibat aktif serta bergotong royong dalam pelaksanaan pembangunan rumahnya.

“Melalui Program BSPS ini kami ingin agar masyarakat bisa merasakan bantuan perumahan dari pemerintah agar rumah sebelumnya tidak layak huni menjadi layak huni,” ungkap Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid di Jakarta, Senin 26 Juli 2021.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, selama enam tahun mulai 2016 hingga 2021 pelaksanaan Program BSPS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah membantu sebanyak 10.634 unit rumah.

Baca juga: Puluhan Ribu KK di Sulteng Dapatkan Program BSPS

Dengan rincian, tahun 2016 sebanyak 1.210 unit, 2017 sebanyak 2000 unit, 2018 sebanyak 2000 unit, 2019 sebanyak 2.229 unit, dan 2020 sebanyak 2.445 unit. Adapun jumlah bantuan untuk setiap unit rumah adalah sebesar Rp 20 juta.

“Dana itu diterima masyarakat dalam bentuk bahan bangunan senilai Rp 17,5 juta dan sisanya Rp 2,5 juta untuk upah tukang,” ujarnya.

Direktorat Jenderal Perumahan juga menerjunkan tim pendamping masyarakat untuk mendampingi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan secara berkelompok.

Khalawi menerangkan, Program BSPS adalah bantuan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumahnya beserta prasarana, sarana dan utilitas umumnya.

Baca juga: 2021, Parimo Jatah 47 Penerima Bantuan Rumah Swadaya

Usulan calon lokasi bsps dari bupati

Pelaksanaan itu dilaksanakan Kementerian PUPR di seluruh wilayah Indonesia termasuk. Usulan calon lokasi BSPS, dilakukan dari bupati atau wali kota maupun kementerian dan lembaga terkait.

“Usulannya mengacu pada basis data terpadu dilengkapi dengan data rumah tidak layak huni (RTLH) dan jumlah kebutuhan kekurangan rumah swadaya,” jelasnya.

Dia menambahkan Tahun 2021, pemerintah menargetkan Program BSPS sebanyak 750 unit rumah di Provinsi Bangka Belitung.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki jumlah kekurangan kebutuhan atau backlog perumahan yang cukup tinggi.

Pelaksanaannya tersebar secara merata di tujuh kabupaten kota yakni Bangka 100 unit, Bangka Barat 100 unit, Bangka Tengah 100 unit, Bangka Selatan 100 unit, Belitung 110 unit, Belitung Timur 140 unit dan Pangkal Pinang 100 unit. (***)

Baca juga: Pemprov Sulteng Target Salurkan Ribuan Unit BSPS

...

Artikel Terkait

wave

Supir Angkutan Logistik Dapat Tes Antigen Gratis Kemenhub-Pelindo

Supir angkutan logistik mendapatkan tes antigen covid-19 gratis disediakan Kemenhub-Pelindo di Terminal Sritanjung, Banyuwangi.

Jokowi Soroti Tingginya Angka Kematian Covid-19

Presiden Jokowi menyoroti angka kematian covid-19 di Indonesia kian meningkat. Sehingga meminta semua pemerintah daerah menekannya.

Masyarakat Diminta Konsisten Menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19

Masyarakat diminta untuk konsisten menerapkan protokol kesehatan demi mencegah penyebaran covid-19, khususnya dalam pelaksanaan 3M.

Tabung Oksigen Langka, Ratusan Ormas Somasi Jokowi

Sebanyak 109 organisasi masyarakat sipil layangkan somasi terbuka kepada Presiden Jokowi dan Menterinya, karena tabung oksigen langka.

Kemendikbud Buka Beasiswa Magang Bersertifikat Mahasiswa Vokasi

Kemendikbud membuka kesempatan bagi mahasiswa vokasi diseluruh Indonesia, untuk mendapatkan program beasiswa magang bersertifikat.

Berita Terkini

wave

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.


See All
; ;