Gemasulawesi- Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan mengatakan, kebijakan anggaran covid19 di Indonesia, tidak tepat dan cenderung mubazir.
“Kita ini sudah banyak keluar uang tapi Covid masih juara dunia, karena penuntasannya nggak tuntas. Covid19 belum tuntas, tapi kebijakan ekonomi didahulukan. Sehingga tiap mengendali jadinya gagal. Uang itu mubazir, ini lah yang membuat pengendalian Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tidak efektif,” ungkap Anthony dalam webinar, Minggu 1 Agustus 2021.
Pemerintah dinilai, terlalu mementingkan ekonomi sejak awal pandemi dibandingkan menumpas tuntas covid19.
Baca juga: Terealisasi 52 Persen, Satgas Maksimalkan Penyaluran Program PEN Kuartal IV
Alhasil, banyak anggaran covid19 di Indonesia terbuang. Namun, tidak mempengaruhi penurunan angka kasus penyebaran.
Selain itu, dia juga meyoroti adanya anggaran lebih dari APBN 2020 atau Silpa, yang tidak tertangani dengan baik.
Padahal, anggaran itu bisa digunakan untuk menangani dampak covid19. Berdasarkan data LKPP 2020 dari BPK, ada Rp 338 triliun total Silpa di tahun 2020.
“Ini ada penumpukan Silpa tidak digunakan di masa pandemi. Ini kalau saya katakan adalah kejahatan kemanusiaan, banyak pasien meninggal, ada dananya, tapi nggak dipakai. Jadi total Silpa sampai 2020 itu Rp 338 triliun ini luar biasa,” papar Anthony.
INDEF anggap anggaran PEN tidak ada pengaruhnya saat krisis pandemi covid19
Senada dengan itu, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didik J Rachbini mengatakan, anggaran PEN tidak mengubah apapun dari krisis saat ini.
Anggaran PEN dipatok sangat besar, namun hasilnya penyebaran covid19 masih tinggi, bahkan sebagai juara dunia. Di sisi lain pertumbuhan ekonomi juga tidak kunjung ke arah positif.
“Pembiayaan PEN dan Covid ini cukup besar, Rp 600-700 triliun, untuk pulihkan ekonomi sekaligus untuk tangani Covid. Tapi sekarang hasilnya malah COVID-nya juara dunia, tidak selesai. Lalu, pertumbuhan ekonominya juga tetap rendah. Ini adalah kegagalan penanganan pandemi,” ungkap Didik dalam sebuah webinar.
Sejak awal pandemi pemerintah seharusnya mengambil keputusan lockdown, bukan malah beralasan tidak mampu membiayai lockdown. Buktinya, sekarang anggaran bantuan sosial banyak digelontorkan.
“Anggaran sosial ini banyak tapi keluhan sangat banyak. Dari biaya ini harusnya nggak perlu khawatir lockdown, tapi Presiden bilangnya nggak bisa, maka covidnya terus terbengkalai,” tutupnya. (***)
Baca juga: Lambat Serapan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional, Ini Dugaan BPK
