Protes PPKM Level Empat: Walikota Palu Bisa Beri Kelonggaran

<p>Foto: Illustrasi PPKM level-empat</p>
Foto: Illustrasi PPKM level-empat

Gemasulawesi– Mendapat protes PPKM level empat dari beberapa pedagang, Walikota Palu sebut bisa beri kelonggaran dengan beberapa persyaratan mesti dipenuhi.

“Itu bisa saja dilakukan pemerintah. Dengan catatan para pedagang disiplin menerapkan Prokes saat menggelar dagangannya,” ungkap Walikota Palu, H Hadianto Rasyid, saat menerima penyampaian protes PPKM level empat dari sejumlah pedagang di Kota Palu, Kamis 5 Agustus 2021.

Baca juga: Senin, PPKM Level Empat Mulai Berlaku di Kota Palu dan Morowali Utara

Prokes dimaksud adalah membatasi jumlah pengunjung sebesar 30 persen dari kapasitas lapak. Mengatur pembeli untuk menjaga jarak, mencuci tangan, dan mengenakan masker.

“Jika bisa berkomitmen melaksanakan hal itu, maka kelonggaran bisa diberikan mulai tanggal 10 Agustus 2021,” tuturnya.

Kelonggaran belum dapat dilakukan saat ini karena edaran pengetatan PPKM Level empat sudah terlanjur diterbitkan hingga tanggal 9 Agustus 2021.

Sebaliknya jika pedagang tidak bisa berkomitmen terhadap hal itu, maka dengan sangat terpaksa, pemerintah akan menutup kembali kegiatan pedagang untuk membuka usahanya.

Baca juga: Kampung Tangguh Kota Palu, Inovasi Ditengah Pandemi

“Secara pribadi saya sangat prihatin dengan pembatasan itu. Namun disisi lain, pemeritah daerah harus tetap berusaha keras untuk mengendalikan penyebaran covid19,” sebutnya.

Disisi lain pula, jika pemerintah daerah tidak melaksanakan PPKM, maka akan ada sanksi diberikan kepada kepala daerah dari pemerintah pusat.

Makanya, saat ini pemerintah dan masyarakat harus bersinergi agar Kota Palu bisa segera keluar dari zona PPKM level empat dengan cara mematuhi seluruh aturan Prokes.

Baca juga: Banggai Upayakan Ketersediaan Ruang Perawatan Pasien Covid19

Pedagang mengaku siap jalankan pesyaratan walikota

Menanggapi arahan Walikota Palu, para pedagang protes PPKM level empat mengaku siap melaksanakan hal itu.

“Kami berkomitmen akan meneruskan arahan Walikota Palu kepada seluruh pedagang di Hutan Kota berjumlah 120 pedagang,” ungkap Fahri, seorang pedagang yang hadir.

Ia bahkan menyebut, akan turut mensosialisasikannya kepada pedagang yang lainnya.

Kedatangan para pedagang ini dipimpin Bhabinkamtibmas setempat, Muhammad yang juga menjadi ketua RT di kompleks Hutan Kota. (**)

Baca juga: PPKM di Kota Palu, Pemkot Tiadakan Penyekatan Pos Perbatasan

...

Artikel Terkait

wave

Sekda Minta Perketat Penanganan Lima Klaster Covid19 Parigi Moutong

Sekda Parimo, Sulawesi Tengah, Zulfinasran Ahmad meminta Tim Satgas kembali memperketat penanganan lima klaster covid19 menekan laju pandemi.

Satgas Sebut Lonjakan Kasus Covid19 Meningkat di Luar Pulau Jawa

Satgas sebut lonjakan kasus covid19 meningkat di luar Pulau Jawa selama tiga minggu berturut-turut. di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi

Polisi Belum Tahan Dokter Tersangka Kasus Pencabulan Perawat di Sumbar

Aparat kepolisian belum tahan NH (43) dokter tersangka kasus pencabulan perawat di Sumbar, karena penyidik terpapar virus covid19.

640 Dokter Gugur Akibat Covid19, Terbanyak di Jawa Timur

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) catat 640 dokter gugur akibat covid19, terbanyak di Provinsi Jawa Timur, tersebar di sembilan provinsi.

Pelaku Ujaran Kebencian Habib Saggaf Aljufri Diancam Penjara Enam Tahun

Kepolisian menyebut WL alias W (27) pelaku ujaran kebencian Habib Saggaf Aljufri Ketua Utama Alkhairaat, diancam penjara enam tahun.

Berita Terkini

wave

Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.

Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemda Parigi Moutong merombak anggaran untuk perbaiki fasilitas medis, atasi malaria, stunting, hingga tuntaskan anak putus sekolah.

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.


See All
; ;