Gemasulawesi- Sejumlah mahasiswa mengatasnamakan Gerakan Pemuda Mahasiswa Makassar (Gepmar) menggelar aksi unjuk rasa tolak PPKM, Jumat 6 Agustus 2021.
“Kebijakan penerapan PPKM ini tidak memberikan efek maksimal dalam penanganan pandemi covid19,” Ketua Gerakan Pemuda Mahasiswa Makassar (Gepmar), Muh Ikhsyan ditemui di lokasi, Jumat 6 Agustus 2021.
Dalam unjuk rasa tolak PPKM, mahasiswa di Makassar menyebut banyak pekerja berhenti setelah perusahaan memberhentikan mereka. Karena tidak sanggup lagi menahan beban dihadapi.
Baca juga: Gubernur Sulawesi Tengah Minta Percepat Rehab Rekon di Donggala
Bahkan, sekolah online juga dinilai tidak maksimal dan kurang mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Bukan rahasia lagi, bagaimana kita lihat bersama ekonomi masyarakat merosot akibat pembatasan-pembatasan yang ada,” kata.
Pendapat mahasiswa di Makassar saat unjuk rasa tolak PPKM yaitu pemberlakuan pembatasan saat ini tidak lagi ampuh dalam menekan laju penyebaran covid19.
Sehingga pemerintah harus segera mencabut dan mencari solusi agar segera terbebas dari kondisi saat ini.
“Semakin hari angka covid19 semakin bertambah. Makanya kita lihat dari sisi kesehatan PPKM ini juga tidak efektif. Mending (PPKM) dicabut saja, karena hanya menjerumuskan kita pada lembah kemiskinan yang ada,” tegasnya.
Aksi mahasiswa di Makassar unjuk rasa tolak PPKM itu, digelar di pertigaan Jalan AP Pettarani-Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar.
Baca Juga: Ini Pesan Sekda untuk CPNS Peserta Latsar di Parigi Moutong
Massa memblokade jalan menggunakan truk kontainer hingga mengakibatkan terjadinya kemacetan panjang.
Mahasiswa juga membakar ban bekas sebagai bentuk protes mereka terhadap kinerja pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran covid19 yang justru menyengsarakan masyarakat kecil.
Massa menyerukan PPKM tidak memberikan hasil nyata dalam menyudahi pandemi covid19 yang hampir dua tahun masih terjadi.
Aksi mahasiswa tidak berlangsung lama
Meski demikian, aksi unjuk rasa menolak PPKM ini tidak berlangsung lama, sehingga blokade jalan pun dapat dibuka kembali dan kendaraan yang sempat terjebak macet dapat melewati lokasi unjuk rasa.
Pemerintah diketahui memberlakukan PPKM berdasarkan level hingga 9 Agustus mendatang.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan penerapan PPKM merupakan bentuk proteksi pemerintah untuk masyarakat dari ancaman penyebaran virus corona.
Salah satu konsep utama dalam pelaksanaan PPKM adalah dengan membatasi, atau mengurangi mobilitas masyarakat.
Ramuan ini diklaim jadi pilihan terbaik pemerintah untuk meminimalkan adanya risiko penyebaran virus corona. (***)
Baca juga: Ribuan Mahasiswa Sudah Ikut Vaksinasi di Kota Palu
