Pemkot Minta Penyintas Bersabar Terkait Huntap Bencana Kota Palu

<p>Foto: Huntap Kota Palu.</p>
Foto: Huntap Kota Palu.

Gemasulawesi– Warga penyintas diminta untuk tetap bersabar atas upaya tengah dilakukan Pemkot untuk mendapatkan Huntap bencana Kota Palu, Sulawesi Tengah.

“Pada intinya Pemkot Palu tetap mengupayakan agar penyintas kehilangan tempat tinggal mendapat hunian. Pemerintah tidak mungkin lepas tangan. Sehingga, dibutuhkan kesabaran kita semua, karena kegiatan konstruksi sedang berproses,” ungkap Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu Zulkifli, di Kota Palu, Minggu 15 Agustus 2021.

Pada penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa, Pemkot terus melakukan upaya percepatan Huntap bencana Kota Palu. Berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), termasuk pihak swasta.

Baca juga: Ratusan Warga Donggala Unjuk Rasa Tuntut Huntap

Dia memaparkan, pada kawasan relokasi penyintas Huntap bencana Kota Palu di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore telah terbangun ribuan hunian Yayasan Buddha Tzu Chi sekitar 1500 unit.

Selain itu, ada juga bantuan dari Pemerintah Filipina, masyarakat Brunei Darussalam dan Pemerintah Australia melalui organisasi The ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management’ (AHA Centre) lengkap dengan fasilitas sarana dan prasarana pendukung.

Baca juga: Penyintas Bencana di Kota Palu Keluhkan Minimnya Air Bersih

KementerianPUPR bangun sekitar 630 unit Huntap

KementerianPUPR kata dia, saat ini telah membangun sekitar 630 unit Huntap bencana Kota Palu di kawasan relokasi Kelurahan Duyu.

“Bantuan Pemerintah Australia diberi nama kampung ASEAN, nantinya dihuni warga penyintas kehilangan tempat tinggal,” tuturnya.

Dia mengatakan, Kementerian PUPR juga sedang melakukan proses pembangunan Huntap di lokasi relokasi Kelurahan Tondo dan Talise, termasuk upaya Pemkot Palu mengakomodasi pembangunan huntap berbasis kawasan bagi penyintas gempa dan likuefaksi Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan.

Sebab, hingga kini belum ada Huntap berbasis kawasan dibangun pemerintah di kelurahan itu, karena terkendala lahan.

“Pak wali kota sudah bernegosiasi dengan masyarakat pemegang sertifikat hak milik (SHM), hasilnya positif dan Pemerintah Sulawesi Tengah juga sangat mendukung, diharapkan secepatnya bisa terbangun huntap di sana,” ucap Zulkifli.

Ia menambahkan, pemerintah terus berupaya mengawal kegiatan pembangunan hunian korban bencana yang prosesnya memakan waktu dan penyelesaian pekerjaan bertahap. (***)

Baca juga: Walikota: Penyintas Bencana Mulai Huni Huntap Kota Palu

...

Artikel Terkait

wave

Jamkes Masuk Empat Isu Strategis Perlindungan PMI

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memaparkan, empat isu strategis perlindungan PMI. Salah satu diantaranya, terkait Jamkes.

DPR: Pemerintah Belum Penuhi Harapan Penanganan Pandemi

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melki Laka Lena mengatakan, pemerintah belum penuhi harapan masyarakat penanganan pandemi covid19 di Indonesia.

Pemkab Bantul Buka Layanan Oksigen Gratis Pasien Isoman

Pemerintah Kabupaten Bantul buka layanan oksigen gratis pasien Isoman, dengan memanfaatkan generator oksigen di RSUD Panembahan Senopati.

Kebakaran 50 Lapak Pemulung, Tiga Orang Tewas Terpanggang

Pemadam kebakaran menemukan tiga orang tewas terpanggang dalam peristiwa kebakaran 50 lapak pemulung di di Jalan Kemang Utara Raya.

Ribuan Jasa Cetak Kartu Vaksin di Marketplace Diblokir

Kemendag blokir ribuan jasa cetak kartu vaksin covid19 di platform marketplace. Guna mencegah kebocoran data pribadi melakukan vaksinasi.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;