Nasional, gemasulawesi - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai baru-baru ini mengajukan permohonan untuk meningkatkan anggaran kementeriannya secara signifikan.
Dalam pernyataannya, Pigai menginginkan anggaran Kementerian HAM yang saat ini hanya mencapai Rp 64 miliar, ditingkatkan menjadi lebih dari Rp 20 triliun.
Ia percaya bahwa anggaran yang lebih besar sangat diperlukan untuk mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia.
"Kita perlu dana yang lebih substansial. Jika negara memiliki kemampuan, saya minta anggaran di atas Rp 20 triliun," ujarnya dikutip pada Selasa, 22 Oktober 2024.
Pigai menekankan pentingnya dukungan finansial untuk mendukung program-program yang akan dilaksanakan kementeriannya demi memenuhi harapan masyarakat.
Pigai mengungkapkan, pembentukan Kementerian HAM sebagai lembaga terpisah menunjukkan komitmen pemerintah untuk menangani isu-isu hak asasi manusia secara lebih serius.
"Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu besar yang ingin kita capai dalam sektor ini," tuturnya.
Dengan peningkatan anggaran, Pigai meyakini kementeriannya dapat lebih efektif dalam menjalankan tugas pengawasan, pemantauan, dan penegakan hukum terkait hak asasi manusia.
Selanjutnya, Pigai meminta tim transisi pemerintahan untuk merevisi alokasi anggaran Kementerian HAM. Ia mengingatkan bahwa jika anggaran tetap tidak memadai, maka visi Prabowo untuk meningkatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia akan sulit tercapai.
“Tanpa dukungan dana yang cukup, kinerja visi dan misi Presiden tidak akan tersampaikan dengan baik,” tegas Pigai.
Pernyataan Pigai menjadi viral di media sosial dan menuai beragam reaksi. Banyak warganet mendukung usulannya.
Sementara beberapa lainnya skeptis mengenai bagaimana kementerian akan mengelola anggaran yang lebih besar.
"Dikasih kedudukan malah mau nguras negara. Kerja juga belum udah minta anggaran 20 triliun aja," komentar akun @edg***.
Beberapa pihak menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana agar tidak terjadi penyimpangan.
Dalam rangka mewujudkan peningkatan hak asasi manusia, Pigai juga menyoroti pentingnya pelatihan bagi aparatur sipil negara (ASN) di bidang HAM, pengembangan fasilitas pendukung, serta peningkatan kapasitas investigasi untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia.
"Kami butuh sumber daya manusia yang terlatih dan profesional untuk menjalankan tugas ini," ujarnya.
Pigai meyakini bahwa kerja sama lintas sektoral antara Kementerian HAM dan kementerian serta lembaga lainnya sangat krusial.
Baca Juga:
Lintas Ditjen Kementerian PUPR Bangun Rumah dan Fasilitas Pendukung Korban Erupsi Gunung Ruang
Dengan dukungan anggaran yang memadai, ia optimis kementeriannya dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Langkah proaktif Natalius Pigai diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.
Dengan upaya dan dukungan anggaran yang tepat, diharapkan kementeriannya dapat meminimalisir pelanggaran hak asasi manusia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang terpinggirkan.
Melalui pendekatan ini, Pigai berharap untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik dan lebih adil dalam hal penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Baca Juga:
Viral Istilah Jam Koma di Media Sosial yang Diramaikan Oleh Gen Z, Ternyata Begini Arti dan Maknanya
"Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik dan mendukung perlindungan hak asasi manusia," tutup Pigai. (*/Shofia)
