Nasional, gemasulawesi - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menjadi sorotan publik setelah mengajukan permohonan anggaran yang lebih dari Rp 20 triliun untuk kementeriannya.
Permintaan Natalius Pigai ini dinilai ambisius mengingat anggaran tahun 2024 yang ditetapkan hanya sebesar Rp 64 miliar.
Usai pernyataan tersebut viral, Pigai kembali menarik perhatian publik karena latar belakangnya yang kaya dalam advokasi HAM dan pengalamannya yang luas di bidang pemerintahan serta organisasi non-pemerintah.
Natalius Pigai lahir pada 25 Desember 1975 di Paniai, Irian Jaya, Indonesia. Ia menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" di Yogyakarta, di mana ia meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada tahun 1999.
Sejak masa kuliah, Pigai aktif dalam gerakan mahasiswa dan organisasi yang memperjuangkan keadilan sosial.
Ia dikenal sebagai aktivis mahasiswa yang vokal pada era reformasi tahun 1998.
Setelah menyelesaikan pendidikannya, ia memulai karier di berbagai yayasan dan organisasi sosial, termasuk Yayasan Sejati dan Yayasan Cindelaras, serta menjadi Ketua Asosiasi Mahasiswa Papua Internasional.
Selama periode 1999 hingga 2004, Pigai menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Baca Juga:
Aksi Tiga Remaja di Depok Mencuri Jemuran Tetangganya Jadi Sorotan Publik, Polisi Turun Tangan
Pengalaman ini memberinya wawasan mendalam tentang dinamika pemerintahan dan isu-isu ketenagakerjaan di Indonesia.
Ia kemudian terpilih menjadi anggota Komnas HAM periode 2012–2017, di mana ia terlibat dalam banyak kajian dan rekomendasi terkait isu-isu pelanggaran hak asasi manusia, terutama yang berkaitan dengan masyarakat Papua.
Selain itu, Pigai juga dikenal aktif dalam organisasi lingkungan dan hak asasi manusia lainnya, seperti WALHI dan KontraS.
Setelah dilantik sebagai Menteri HAM pada 21 Oktober 2024, Natalius Pigai berkomitmen untuk mewujudkan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto dalam melindungi dan meningkatkan hak asasi manusia di Indonesia.
Ia berpendapat bahwa peningkatan anggaran kementerian HAM sangat penting untuk meningkatkan kinerja kementerian dalam melindungi hak-hak warga negara.
Pigai percaya bahwa dengan dukungan anggaran yang memadai, program-program terkait hak asasi manusia dapat lebih terfokus dan efektif dalam mencapai tujuannya.
Sebagai seorang aktivis yang berpengalaman, Pigai diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan hak asasi manusia di Indonesia, serta menjadikan kementeriannya lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (*/Shofia)
