Mengaku Dapat Banyak Laporan Kecurangan di Pilkada Jateng 2024, Ketum PDIP Megawati: Ini Tidak Boleh Dibiarkan Lagi

Tangkap layar video ketika ketum PDIP Megawati Soekarnoputri memberikan tanggapan terkait Pilkada 2024
Tangkap layar video ketika ketum PDIP Megawati Soekarnoputri memberikan tanggapan terkait Pilkada 2024 Source: (Foto/Instagram/@pdiperjuangan)

Nasional, gemasulawesi - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyampaikan pandangannya terkait pelaksanaan Pilkada 2024 yang menurutnya diwarnai oleh kecurangan masif, terutama di Jawa Tengah.

Dalam sebuah video yang diunggah di akun Instagram resmi DPP PDI Perjuangan pada Rabu malam, 27 November 2024, Megawati menyoroti ancaman terhadap demokrasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu demi memenangkan pemilu.

Bahkan, Megawati menyebut demokrasi terancam mati karena ada kekuatan yang menghalalkan segala cara untuk menang di pemilu.

Menurut Megawati kekuatan itu memanfaatkan sumber daya dan alat negara dalam memenangkan pemilu.

Baca Juga:
Resmi Disetujui Presiden Prabowo! Guru Honorer dan ASN Bakal Dapat Tambahan Gaji Mulai Tahun Depan, Ini Rinciannya

Ia menyebut sejumlah daerah yang menjadi perhatian, di antaranya Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, hingga Sulawesi Utara.

Megawati juga mengkritisi pihak-pihak yang memanfaatkan pejabat kepala daerah untuk tujuan politik elektoral, khususnya di Jawa Tengah.

Menurut laporan yang diterima Megawati, banyak kepala daerah di Jawa Tengah yang diduga digunakan untuk mendukung kepentingan politik tertentu.

"Di Jawa Tengah misalnya, saya mendapat laporan berapa masifnya penggunaan pejabat kepala daerah hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral," tambah Megawati dalam penjelasannya.

Baca Juga:
Jangan Ketinggalan! Ini Link Quick Count Pilkada 2024, Pantau dan Cek Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak

Megawati mengingatkan bahwa praktik-praktik semacam itu melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia menegaskan bahwa MK telah membuat keputusan penting yang memungkinkan aparatur negara yang tidak netral dalam pilkada untuk dipidanakan.

"Ini (kecurangan dalam demokrasi) tidak boleh dibiarkan, Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan penting, bahwa aparatur negara yang tidak netral bisa dipidanakan," tegas Megawati Soekarnoputri.

Ketua Umum PDI Perjuangan ini menyerukan semua pihak untuk menjaga netralitas dan tidak menyalahgunakan wewenang demi memenangkan Pilkada.

Baca Juga:
Manfaatkan Promo Pilkada 2024, Ini Daftar Brand Makanan dan Minuman yang Berikan Diskon di 27 November 2024

Ia juga meminta seluruh elemen bangsa untuk berkomitmen menjaga demokrasi tetap berjalan sesuai asas keadilan dan kejujuran.

Pernyataan Megawati menjadi pengingat penting akan tantangan yang dihadapi demokrasi Indonesia. 

Dalam proses Pilkada 2024, semua pihak harus berperan aktif menjaga integritas pemilu demi masa depan bangsa.

Demokrasi yang sehat hanya bisa terwujud apabila semua elemen berkomitmen pada nilai-nilai keadilan dan transparansi.

Dengan demikian, rakyat dapat merasakan hasil pemilu yang benar-benar mencerminkan kehendak mereka. (*/Risco)

...

Artikel Terkait

wave

Resmi Disetujui Presiden Prabowo! Guru Honorer dan ASN Bakal Dapat Tambahan Gaji Mulai Tahun Depan, Ini Rinciannya

Pemerintah beri insentif besar untuk guru. Tambahan Rp2 juta untuk non-ASN dan bonus satu kali gaji pokok bagi ASN.

Jangan Ketinggalan! Ini Link Quick Count Pilkada 2024, Pantau dan Cek Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak

Pantau dan cek hasil quick count Pilkada serentak 2024 di link berikut ini, lengkap dengan penjelasan cara cek real count KPU secara online

Manfaatkan Promo Pilkada 2024, Ini Daftar Brand Makanan dan Minuman yang Berikan Diskon di 27 November 2024

Berikut ini adalah beberapa brand minuman dan makanan yang memberikan diskon atau penawaran menarik dalam promo Pilkada 2024

Dibantu Menangkap DPO Judol Handoyo Salman, Indonesia Bantu Balik Filipina dengan Pulangkan Buronan Interpol

Indonesia memulangkan buronan asal Filipina ke negaranya, setelah sebelumnya Filipina membantu menangkap DPO judol asal Indonesia

Begini Cara Cek DPT Pilkada Secara Online 2024 dengan Mudah, Pastikan Namamu Terdaftar Sebagai Pemilih Tetap

Berikut ini panduan untuk cek DPT Pilkada 2024 secara online, cukup siapkan ponsel yang terkoneksi internet dan NIK untuk melakukannya

Berita Terkini

wave

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.


See All
; ;