Komentari Pilkada Serentak 2024, Politikus PDIP Adian Napitupulu: Institusi Negara Gagal Belaku Netral Saat Pemilu

Tangkap layar video yang menampilkan politikus PDI Perjuangan, Adian Napitupulu
Tangkap layar video yang menampilkan politikus PDI Perjuangan, Adian Napitupulu Source: (Foto/Instagram/@genbanteng)

Nasional, gemasulawesi - Politikus PDI Perjuangan, Adian Napitupulu, memberikan pandangan tajam terhadap pelaksanaan Pilkada serentak 2024 yang menurutnya diwarnai banyak kecurangan.

Adian menyebut bahwa sejumlah aparatur negara dan institusi yang seharusnya netral justru menunjukkan keberpihakan kepada pihak tertentu.

Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Adian dalam konferensi pers yang digelar PDI Perjuangan pada hari Kamis, 28 November 2024.

Dalam dua bulan terakhir, Adian mengaku telah mengunjungi 16 provinsi di Indonesia.

Baca Juga:
Tegas! Menteri Agama Langsung Serahkan Barang yang Diduga Gratifikasi ke KPK, Ini Isinya

Selama perjalanan tersebut, ia mendapatkan laporan langsung dari masyarakat tentang dugaan ketidaknetralan aparatur negara dalam Pilkada 2024.

"Dalam 2 bulan terakhir saya sudah berkeliling 16 Provinsi," ujarnya.

Dari percakapan dengan masyarakat setempat, Adian mengatakan sebagian besar mengonfirmasi adanya keberpihakan instansi tertentu.

"Kita selalu ngobrol tentang apa betul tidak keberpihakan aparatur negara? Betul tidak ada keberpihakan instansi sipil negara? Dan sebagian besar menjawab iya dengan pola yang berbeda," tegas Adian Napitupulu.

Baca Juga:
Sambut Libur Nataru 2024, Harga Tiket Pesawat Turun 10 Persen di Semua Bandara RI, Catat Tanggal Berlakunya!

Bahkan, menurut keterangan dari Adian, beberapa masyarakat menyuarakan keinginan agar TNI mengambil peran lebih besar dalam mengawasi hingga mengelola pemilu.

Permintaan ini muncul karena masyarakat menilai TNI lebih netral dibandingkan pihak lain yang terlibat dalam pengamanan dan pelaksanaan Pilkada.

"Sudah muncul permintaan di daerah, TNI saja yang jaga TPS karena lebih netral," kata Adian Napitupulu.

Adian menilai keluhan masyarakat ini sebagai cerminan kegagalan institusi negara dalam menjalankan tugas dan mandat untuk bersikap netral dalam proses demokrasi.

Baca Juga:
Mengaku Dapat Banyak Laporan Kecurangan di Pilkada Jateng 2024, Ketum PDIP Megawati: Ini Tidak Boleh Dibiarkan Lagi

Ia menyayangkan bahwa ketidaknetralan tersebut berpotensi mencederai kepercayaan publik terhadap proses pemilu dan hasil akhirnya.

"Nah apakah ini terjadi karena kita kan tidak, tapi karena institusi-institusi negara gagal menjalankan mandat untuk berlaku netral dalam proses pemilu," lanjut Adian Napitupulu.

Kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara salah satunya dapat terbangun jika proses pemilu berlangsung jujur, adil, dan transparan.

Semangat demokrasi harus diutamakan di atas kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Dengan netralnya institusi negara, hasil Pilkada dapat diterima oleh semua pihak tanpa meninggalkan rasa kecurigaan yang dapat mengancam stabilitas sosial di masa mendatang. (*/Risco)

...

Artikel Terkait

wave

Tegas! Menteri Agama Langsung Serahkan Barang yang Diduga Gratifikasi ke KPK, Ini Isinya

Menteri Agama buktikan komitmennya dengan menyerahkan barang gratifikasi ke KPK untuk memastikan good governance.

Sambut Libur Nataru 2024, Harga Tiket Pesawat Turun 10 Persen di Semua Bandara RI, Catat Tanggal Berlakunya!

Harga tiket pesawat di Indonesia mengalami penurunan 10 persen dalam periode libur nataru 2024-25, berikut ini aturan dan tanggal berlakunya

Mengaku Dapat Banyak Laporan Kecurangan di Pilkada Jateng 2024, Ketum PDIP Megawati: Ini Tidak Boleh Dibiarkan Lagi

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyoroti banyaknya laporan kecurangan di pelaksanaan Pilkada Jawa Tengah 2024, begini kata Megawati

Resmi Disetujui Presiden Prabowo! Guru Honorer dan ASN Bakal Dapat Tambahan Gaji Mulai Tahun Depan, Ini Rinciannya

Pemerintah beri insentif besar untuk guru. Tambahan Rp2 juta untuk non-ASN dan bonus satu kali gaji pokok bagi ASN.

Jangan Ketinggalan! Ini Link Quick Count Pilkada 2024, Pantau dan Cek Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak

Pantau dan cek hasil quick count Pilkada serentak 2024 di link berikut ini, lengkap dengan penjelasan cara cek real count KPU secara online

Berita Terkini

wave

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.


See All
; ;