Komentari Pilkada Serentak 2024, Politikus PDIP Adian Napitupulu: Institusi Negara Gagal Belaku Netral Saat Pemilu

Tangkap layar video yang menampilkan politikus PDI Perjuangan, Adian Napitupulu
Tangkap layar video yang menampilkan politikus PDI Perjuangan, Adian Napitupulu Source: (Foto/Instagram/@genbanteng)

Nasional, gemasulawesi - Politikus PDI Perjuangan, Adian Napitupulu, memberikan pandangan tajam terhadap pelaksanaan Pilkada serentak 2024 yang menurutnya diwarnai banyak kecurangan.

Adian menyebut bahwa sejumlah aparatur negara dan institusi yang seharusnya netral justru menunjukkan keberpihakan kepada pihak tertentu.

Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Adian dalam konferensi pers yang digelar PDI Perjuangan pada hari Kamis, 28 November 2024.

Dalam dua bulan terakhir, Adian mengaku telah mengunjungi 16 provinsi di Indonesia.

Baca Juga:
Tegas! Menteri Agama Langsung Serahkan Barang yang Diduga Gratifikasi ke KPK, Ini Isinya

Selama perjalanan tersebut, ia mendapatkan laporan langsung dari masyarakat tentang dugaan ketidaknetralan aparatur negara dalam Pilkada 2024.

"Dalam 2 bulan terakhir saya sudah berkeliling 16 Provinsi," ujarnya.

Dari percakapan dengan masyarakat setempat, Adian mengatakan sebagian besar mengonfirmasi adanya keberpihakan instansi tertentu.

"Kita selalu ngobrol tentang apa betul tidak keberpihakan aparatur negara? Betul tidak ada keberpihakan instansi sipil negara? Dan sebagian besar menjawab iya dengan pola yang berbeda," tegas Adian Napitupulu.

Baca Juga:
Sambut Libur Nataru 2024, Harga Tiket Pesawat Turun 10 Persen di Semua Bandara RI, Catat Tanggal Berlakunya!

Bahkan, menurut keterangan dari Adian, beberapa masyarakat menyuarakan keinginan agar TNI mengambil peran lebih besar dalam mengawasi hingga mengelola pemilu.

Permintaan ini muncul karena masyarakat menilai TNI lebih netral dibandingkan pihak lain yang terlibat dalam pengamanan dan pelaksanaan Pilkada.

"Sudah muncul permintaan di daerah, TNI saja yang jaga TPS karena lebih netral," kata Adian Napitupulu.

Adian menilai keluhan masyarakat ini sebagai cerminan kegagalan institusi negara dalam menjalankan tugas dan mandat untuk bersikap netral dalam proses demokrasi.

Baca Juga:
Mengaku Dapat Banyak Laporan Kecurangan di Pilkada Jateng 2024, Ketum PDIP Megawati: Ini Tidak Boleh Dibiarkan Lagi

Ia menyayangkan bahwa ketidaknetralan tersebut berpotensi mencederai kepercayaan publik terhadap proses pemilu dan hasil akhirnya.

"Nah apakah ini terjadi karena kita kan tidak, tapi karena institusi-institusi negara gagal menjalankan mandat untuk berlaku netral dalam proses pemilu," lanjut Adian Napitupulu.

Kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara salah satunya dapat terbangun jika proses pemilu berlangsung jujur, adil, dan transparan.

Semangat demokrasi harus diutamakan di atas kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Dengan netralnya institusi negara, hasil Pilkada dapat diterima oleh semua pihak tanpa meninggalkan rasa kecurigaan yang dapat mengancam stabilitas sosial di masa mendatang. (*/Risco)

...

Artikel Terkait

wave

Tegas! Menteri Agama Langsung Serahkan Barang yang Diduga Gratifikasi ke KPK, Ini Isinya

Menteri Agama buktikan komitmennya dengan menyerahkan barang gratifikasi ke KPK untuk memastikan good governance.

Sambut Libur Nataru 2024, Harga Tiket Pesawat Turun 10 Persen di Semua Bandara RI, Catat Tanggal Berlakunya!

Harga tiket pesawat di Indonesia mengalami penurunan 10 persen dalam periode libur nataru 2024-25, berikut ini aturan dan tanggal berlakunya

Mengaku Dapat Banyak Laporan Kecurangan di Pilkada Jateng 2024, Ketum PDIP Megawati: Ini Tidak Boleh Dibiarkan Lagi

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyoroti banyaknya laporan kecurangan di pelaksanaan Pilkada Jawa Tengah 2024, begini kata Megawati

Resmi Disetujui Presiden Prabowo! Guru Honorer dan ASN Bakal Dapat Tambahan Gaji Mulai Tahun Depan, Ini Rinciannya

Pemerintah beri insentif besar untuk guru. Tambahan Rp2 juta untuk non-ASN dan bonus satu kali gaji pokok bagi ASN.

Jangan Ketinggalan! Ini Link Quick Count Pilkada 2024, Pantau dan Cek Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak

Pantau dan cek hasil quick count Pilkada serentak 2024 di link berikut ini, lengkap dengan penjelasan cara cek real count KPU secara online

Berita Terkini

wave

Kabut di Tambang Parigi Moutong: "Gertak Sambal" Polda Sulawesi Tengah Dalam Penertiban PETI

Operasi penyisiran Disinyalir tanpa hasil dari Polda Sulawesi tengah saat ini, akibat operasi itu dinilai hanya aksi seremonial.

Kala Jaring dan Gelombang Seismik Berbenturan di Teluk Tomini

Nelayan Parigi moutong gelar aksi demo buntut dari puluhan rompon diputus oleh tim survey potensi Migas di perairan teluk tomini.

Dugaan Monopoli Tambang Ilegal di Buranga: Sosok 'Reny' Asal Jawa Barat Jadi Sorotan

Sosok reni pelaku tambang ilegal di Desa Buranga yang disebut-sebut kebal hukum dan beroperasi dibekas lahan yang pernah menelan korban jiwa

Dugaan Dominasi Tambang Ilegal di Desa Tombi: Peran Haji Anjas dan Infrastruktur Talang Raksasa

Kuatnya bekingan Kelompok Haji Anjas hingga saat ini belum tersentuh oleh Aparat penegak Hukum berkaitan dengan pengelolaan tambang ilegal.

SMART GOV dan CITIGOV untuk Tekan Kebocoran PAD di Parigi Moutong

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus memacu transformasi digital dalam sektor perpajakan dan ekspansi digitalisasi ke sektor retribusi.


See All
; ;