Gemasulawesi– Saran Ombudsman RI agar pemerintah baik pusat dan daerah perlu memperhatikan progres vaksinasi di masing-masing daerah sebelum merealisasikan wacana pemberlakukan sertifikat vaksinasi untuk akses pelayanan publik.
“Dari progres itu, dapat dilihat seberapa besar capaian tingkat kekebalan kelompok dalam suatu daerah,” ungkap Anggota Ombudsman RI, Indraza Marzuki Rais, dalam keterangan tertulis, Jumat 27 Agustus 2021.
Menurut dia, progres vaksinasi baik apabila pelaksanaan vaksinasi covid19 sudah merata hingga mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity.
Baca juga: Jokowi Dapat Pujian Soal Penanganan Ekonomi Masa Pandemi Covid19
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, hingga 27 Agustus 2021 jumlah penerima vaksin covid19 dosis pertama sebanyak 60,43 juta dari total sasaran vaksin 208,26 juta. Sedangkan, penerima vaksin dosis kedua sebanyak 34,12 juta.
Menurut Indraza, animo masyarakat cukup tinggi untuk mendapatkan vaksin Covid19.
Namun, tingginya animo masyarakat ini, belum diimbangi dengan fasilitas dan jumlah stok vaksin mencukupi. Makanya, diperlukan peran pemerintah perhatikan progres vaksinasi.
“Kami menemukan fakta, stok dan distribusi vaksin masih terkendala, baik sarana angkut, daya jangkau, tenaga vaksinator, dan sentra vaksinasi yang menjadi padat dan menimbulkan kerumunan,” ujarnya.
Selain itu kata dia, kondisi kesehatan juga bisa menjadi penyebab orang belum dapat mengakses vaksin.
Baca juga: Target Zona Hijau Penanganan Covid19, Pemkot Palu Sempurnakan Lock Mikro Efektif
Petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi di sentra vaksin
Saran Ombudsman, pemerintah diminta perhatikan progres vaksinasi dan membuat suatu petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi di sentra vaksin. Sebelum dilakukannya kegiatan vaksinasi di sentra, agar pelaksanaan vaksinasi seragam.
Dia menyebutkan, untuk sentra sudah berhasil melaksanakan vaksinasi tanpa kerumunan perlu dijadikan acuan bagi sentra lain.
Selain itu, dalam pelaksanaan vaksinasi di sentra dibutuhkan adanya koordinasi dengan berbagai pihak untuk pengawasan agar protokol kesehatan di sentra tetap berjalan dengan baik.
Baca juga: Progres Vaksinasi Mahasiswa dan Remaja di Bandung
Indraza juga menyampaikan, pihaknya terus berkoodinasi dengan berbagai pihak baik di tingkat pusat maupun daerah, terkait dengan data, capaian, dan percepatan vaksinasi Covid19.
“Kami sangat concern dengan program percepatan penanganan Covid19 ini melalui program vaksinasi, terutama di daerah-daerah yang distribusi vaksin belum merata,” ujar dia.
Dia berharap, wacana menjadikan sertifikat vaksin Covid19 sebagai salah satu syarat akses pelayanan publik tidak direalisasikan saat ini. (***)
Baca juga: Sekda Minta Perketat Penanganan Lima Klaster Covid19 Parigi Moutong
