Sekda Minta Perketat Penanganan Lima Klaster Covid19 Parigi Moutong

<p>Foto: Sekda Parigi Moutong, Zulfinasran Ahmad.</p>
Foto: Sekda Parigi Moutong, Zulfinasran Ahmad.

Gemasulawesi- Sekda Parimo, Sulawesi Tengah, Zulfinasran Ahmad meminta Tim Satgas kembali memperketat penanganan lima klaster covid19 untuk menekan laju pandemi.

“Tahun lalu kita sudah pernah menyusun lima klaster harus kita tindaklanjuti. Saya berharap ada bertanggung jawab dan mengkoordinir hal itu,” ungkap Zulfinasran mewakili Bupati Parimo, saat rapat teknis Satgas penanganan Covid19, bertempat di Aula lantai II Kantor Bupati, Kamis 5 Agustus 2021.

Dia menyebut, penanganan lima klaster covid19 itu adalah klaster pemerintahan, klaster perdagangan, klaster kesehatan, klaster pendidikan dan klaster keagamaan.

Baca juga: Ombudsman Sarankan Pemerintah Perhatikan Progres Vaksinasi

Penanganan lima klaster covid19 diantaranya klaster pemerintahan. Satgas harus memantau akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan seperti jam kerja, masalah apel pegawai dan lain sebagainya.

“Harus ada yang ditunjuk sebagai penanggungjawab dalam menangani klaster itu,” ujarnya.

Lima klaster covid19 lainnya adalah klaster perdagangan. Ia menyebut harus segara ditunjuk orang-orang bertanggung jawab untuk menertibkan atau mengaktifkan perdagangan dengan tetap mematuhi Protokol kesehatan (Prokes).

“Untuk klaster Kesehatan, siapa mengkoordinir, berapa Tenaga Kesehatan (Nakes). Jika terjadi lonjakan covid19 terdapat Nakes Positif, siapa yang menjadi cadangan. Hal-hal itulah harus disiapkan kesehatan,” ungkapnya.

Saat ini kata dia, ada ratusan orang Nakes telah di SK-kan untuk menangani covid19. Harus ada langkah antisipasi dilakukan, apabila 50 persen Nakes terkonfirmasi positif.

Sebagai solusi, daerah dapat menggunakan relawan covid19, dari kalangan anak muda yang memiliki dasar keperawatan.

“Tahun kemarin saya minta mereka di data semua, siapa yang mau dijadikan Relawan covid19,” ujarnya.

Baca juga: Target Zona Hijau Penanganan Covid19, Pemkot Palu Sempurnakan Lock Mikro Efektif

Penanganan klaster covid19 pendidikan

Selain itu, pada klaster pendidikan pihaknya tidak melihat pengaturan tentang kendala pembelajaran online Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Meski masih ditemukan pelajar kesulitan melakukan pembelajaran secara online, karena tidak memiliki handphone.

“Itu sebabnya melalui Dinas Kominfo kita sudah menyediakan internet sampai di desa dan kecamatan. Inilah pola harus kita tarik satu persatu sampai ke bawah,” imbuhnya.

Ia menambahkan, klaster keagamaan sangat penting untuk dibahas karena banyak menjadi persoalan. Utamanya pembatasan dalam pelaksanaan ibadah di masa pandemi covid19.

Baca juga: Darurat Corona Akan Berakhir, Kota Palu Tetap Perketat Perbatasan

Laporan: Novita Ramadhani

...

Artikel Terkait

wave

Satgas Sebut Lonjakan Kasus Covid19 Meningkat di Luar Pulau Jawa

Satgas sebut lonjakan kasus covid19 meningkat di luar Pulau Jawa selama tiga minggu berturut-turut. di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi

Polisi Belum Tahan Dokter Tersangka Kasus Pencabulan Perawat di Sumbar

Aparat kepolisian belum tahan NH (43) dokter tersangka kasus pencabulan perawat di Sumbar, karena penyidik terpapar virus covid19.

640 Dokter Gugur Akibat Covid19, Terbanyak di Jawa Timur

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) catat 640 dokter gugur akibat covid19, terbanyak di Provinsi Jawa Timur, tersebar di sembilan provinsi.

Pelaku Ujaran Kebencian Habib Saggaf Aljufri Diancam Penjara Enam Tahun

Kepolisian menyebut WL alias W (27) pelaku ujaran kebencian Habib Saggaf Aljufri Ketua Utama Alkhairaat, diancam penjara enam tahun.

Banggai Upayakan Ketersediaan Ruang Perawatan Pasien Covid19

Pemda Banggai, Sulawesi Tengah, upayakan ketersediaan ruang perawatan pasien covid19, karena tingginya kasus pandemi virus corona.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;