Nasional, gemasulawesi - Pegiat media sosial, Said Didu, turut menyoroti langkah Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, yang meminta penghentian sementara operasi pembongkaran pagar misterius di laut Tangerang.
Diketahui bahwa pagar tersebut sebelumnya dibongkar oleh TNI Angkatan Laut pada Sabtu, 18 Januari 2025.
Operasi tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL (Danlantamal) III Jakarta, Brigadir Jenderal (Mar) Harry Indarto, yang menyebut langkah ini merupakan tindak lanjut atas perintah Presiden Prabowo Subianto.
Namun, Menteri KKP Wahyu Trenggono meminta agar pembongkaran dihentikan sementara hingga investigasi lebih lanjut mengungkap siapa yang bertanggung jawab atas pemasangan pagar laut tersebut.
Ia menegaskan bahwa tindakan pembongkaran seharusnya dilakukan setelah identitas pelaku diketahui.
"Kalau pencabutan kan tunggu dulu dong, kalau sudah ketahuan siapa yang nanam," ujar Trenggono dalam pernyataannya di Bali pada Minggu, 19 Januari 2025.
Pernyataan ini memicu perdebatan di ruang publik, mengingat operasi pembongkaran telah dianggap sebagai bagian dari perintah langsung Presiden.
Menanggapi sikap Menteri KKP, Said Didu mengungkapkan dugaan bahwa langkah tersebut merupakan hasil arahan dari mantan Presiden RI ke-7, Joko Widodo, serta kelompok oligarki.
Melalui cuitannya di akun X resminya @msaid_didu pada Senin, 20 Januari 2025, ia menulis, "Sepertinya atas perintah dan arahan Jokowi+Oligarki," sembari membagikan berita terkait tanggapan Menteri KKP tersebut.
Dugaan ini menambah panas situasi yang telah menarik perhatian publik secara luas.
Cuitan Said Didu menuai beragam tanggapan dari warganet, dengan banyak yang mengecam langkah Menteri KKP.
"Menolak instruksi Presiden Prabowo adalah bentuk pembangkangan! Menteri KKP yang membela kepentingan pengusaha daripada nelayan seharusnya malu dan mundur dari jabatannya!" tulis akun @ser***.
Sementara itu, akun @san*** mendesak Presiden Prabowo untuk segera bertindak. "Ayo pak Prabowo SDH jelas Mentri KKP TDK loyal pada presiden,segera pecat dan ganti dgn yg loyal pada presiden."
Respons ini memperlihatkan adanya ketidakpuasan terhadap kebijakan Menteri KKP yang dianggap tidak sejalan dengan perintah presiden.
Polemik ini menyoroti pentingnya koordinasi antara berbagai pihak dalam menangani isu-isu strategis, seperti keamanan laut dan kepentingan nelayan.
Keputusan untuk menghentikan sementara pembongkaran pagar misterius di laut Tangerang memunculkan berbagai spekulasi, baik terkait latar belakang keputusan tersebut maupun arah kebijakan pemerintahan saat ini.
Kejelasan lebih lanjut dari investigasi yang dilakukan KKP diharapkan dapat memberikan solusi dan transparansi dalam menangani permasalahan ini. (*/Risco)
