Gemasulawesi– Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut penyitaan aset obligor BLBI akan sulit, sebab posisinya berada di luar negeri.
“Langkah-langkah ke depan akan lebih sulit, karena kita mungkin akan berhadapan dengan aset-aset di luar negeri dengan yurisdiksi hukumnya berbeda dan butuh proses hukum lebih kompleks,” ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers penguasaan aset eks BLBI, tayang di kanal Youtube Menteri Keuangan, Jumat 27 Agustus 2021.
Meski penyitaan aset obligor BLBI akan sulit, dia memastikan pemerintah lewat Satgas BLBI akan terus mengejar dan mendapatkan kembali hak negara.
Baca juga: Satgas Tagih Utang BLBI Obligor dan Tommy Soeharto, Total Rp111 Triliun
Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani juga mendorong agar 48 obligor segera menyelesaikan kewajiban mereka.
“Tentu berharap kepada obligor dan debitur tolong penuhi semua panggilan dan mari selesaikan kewajiban anda semua yang sudah 22 tahun merupakan kewajiban yang belum diselesaikan,” tuturnya.
Dia menyebut, akan terus meminta tim untuk menghubungi obligor kepada para keturunannya. Sebab, tidak menutup kemungkinan ada usaha diteruskan para keturunannya.
“Jadi kami akan nego dan berhubungan dengan mereka untuk mendapatkan hak kembali, hak negara,” ujarnya.
Jumlah semua debitur dan obligor BLBI mencapai 48 orang. Pemerintah mencatat total utang mereka terhadap negara sebanyak Rp111 triliun.
Baca juga: Satgas Penanganan Hak Tagih Negara BLBI Teliti Dokumen BLBI
Pemerintah bentuk Satgas penanganan hak tagih
Sementara itu, Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi mengatakan, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI sesuai Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021.
Tugas Satgas adalah menagih dan memproses semua jaminan agar menjadi aset negara.
“Tentu terdapat sejumlah kendala yang dihadapi Satgas BLBI, khususnya terkait aset yang berada di luar negeri punya sistem hukum berbeda dari sistem hukum Indonesia,” kata Untung.
Oleh karena itu, menurut dia, penagihan utang dan penguasaan aset eks BLBI itu perlu dilaksanakan secara komprehensif. Termasuk dengan pendekatan hukum, perpajakan, kerja sama internasional, dan upaya-upaya lain.
“Serta pembukuan aset, baik di dalam dan luar negeri, termasuk perusahaan, sekaligus memaksimalkan mutual legal assistant dan perjanjian ekstradisi yang masih jarang dilakukan,” tutupnya. (***)
Baca juga: Masih Berutang, Satgas Blokir Rekening Obligor dan Kreditur BLBI
