Nasional, gemasulawesi - Kasus rumah subsidi tanpa sertifikat kembali menjadi sorotan publik setelah Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan adanya praktik nakal yang dilakukan sejumlah developer.
Ribuan masyarakat yang telah melunasi cicilan KPR rumah subsidi masih belum mendapatkan sertifikat rumah yang menjadi hak mereka.
Erick menjelaskan bahwa praktik ini menjadi masalah serius, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang sangat membutuhkan kepastian atas tempat tinggal mereka.
“Ketika masyarakat berjuang menyicil rumah dengan susah payah, tetapi sertifikatnya tidak diberikan, ini jelas merugikan,” ungkap Erick saat rapat dengan Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, dikutip pada Rabu, 22 Januari 2025.
Dalam kesempatan yang sama, Nixon membeberkan data mengejutkan. Sejak 2019, BTN mencatat ada 120.000 rumah subsidi yang cicilannya telah dilunasi, tetapi sertifikatnya belum diterbitkan.
Masalah ini melibatkan lebih dari 4.000 proyek yang dikerjakan oleh developer nakal.
“Sebagian developer bahkan menghilang atau tidak bertanggung jawab atas proyek mereka,” jelas Nixon.
BTN telah mengambil langkah konkret untuk mengatasi permasalahan ini. Dalam lima tahun terakhir, mereka berhasil menyelesaikan penerbitan 80.000 sertifikat rumah yang sebelumnya mangkrak.
Baca Juga:
Layanan TikTok Kembali Beroperasi di AS karena Perintah Donald Trump, Inilah Alasannya
Selain itu, BTN juga menerapkan sistem peringkat untuk mengelompokkan developer berdasarkan kualitas dan tanggung jawabnya.
Developer yang masuk dalam kategori platinum atau gold dianggap lebih terpercaya, sedangkan kategori nonrating mencerminkan developer dengan reputasi buruk
Kasus ini memicu keresahan di kalangan masyarakat yang merasa haknya tidak dipenuhi.
Banyak warga mengandalkan rumah subsidi sebagai solusi perumahan yang terjangkau, tetapi ketidakjelasan status kepemilikan membuat mereka khawatir.
Erick menegaskan bahwa pemerintah akan terus memantau kasus ini dan mendorong penyelesaian bagi semua korban.
BTN juga berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dalam proses penerbitan sertifikat serta memastikan developer nakal tidak lagi diberi kesempatan untuk menjalankan proyek.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap program rumah subsidi dapat kembali pulih. (*/Shofia)
