Gemasulawesi- Komisi VIII DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Rp35,72 milliar untuk menyokong program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Indonesia di masa pandemi covid19, karena anggaran saat ini masih relatif kecil.
Hal itu ditegaskan anggota Komisi VIII DPR RI Ina Ammania, sewaktu rapat kerja Komisi VIII dengan Menteri PPPA, I Gusti Ayu Bintang Darmawati di gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Senin 30 Agustus 2021.
Menurutnya, KPPPA seharusnya mengusulkan tambahan anggaran lebih besar lagi mengingat beban kerja kementerian itu cukup berat.
Baca juga: Kemensos Siapkan Beasiswa Pendidikan Anak Yatim Korban Covid19
Ia mengaku prihatin dengan terbatasnya kewenangan dan anggaran KPPPA, apalagi di tengah banyaknya masalah menimpa anak Indonesia, baik sebelum maupun di masa pandemi ini.
Ina mengatakan, kondisi anak-anak Indonesia sedang tidak baik, karena terdampak pandemi secara langsung maupun tidak langsung.
Menurutnya anak-anak secara tidak langsung menjadi korban, karena orangtua mereka terdampak covid19.
Berdasarkan laporan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), tingkat kematian anak-anak di Indonesia terpapar covid19 pernah menduduki ranking tertinggi di dunia.
“Seperti Kemensos yang punya program konkret mengenai permasalahan anak yang jadi yatim piatu akibat covid19, seharusnya dari KPPPA juga punya (program). Kami tunggu program Bu Menteri berkait masalah ini,” katanya.
Baca juga: KemenPPPA Diminta Terlibat Siapkan Bantuan Anak Korban Covid19
KPPPA Diminta Terlibat Siapkan Bantuan Anak Korban Covid19
Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid meminta KPPPA terlibat aktif dan efektif siapkan program bantuan anak korban covid19.
Hal itu menyusul Kementerian Sosial dalam keterangan resminya soal rencana program bantuan anak korban covid19 belum lama ini, hanya menyebutkan keterlibatan Kemendagri serta Kementerian PPN. Namun tidak menyebutkan keterlibatan KemenPPPA.
“KemenPPPA dengan anggaran yang kecil, mestinya bisa berkontribusi dengan memaksimalkan koordinasi bersama kementerian terkait dalam mengedepankan layanan perempuan dan anak yang menjadi tanggung jawabnya,” ungkap Hidayat Nur Wahid dalam keterangannya.
Misalnya, melalui UPTD PPA di tiap daerah guna melengkapi program bantuan anak korban covid19 itu.
Apabila bisa terkoneksi dengan infrastruktur program, maka pendampingan anak korban Covid19 dapat lebih berkelanjutan.
Menurut dia, seharusnya KPPPA menjalin komunikasi aktif dan produktif dengan Kemensos dan kementerian lainnya, agar program itu bisa dijalankan secara holistik, memberi manfaat sebesar-besarnya kepada rakyat. (****)
Baca juga: Pemerintah Beri Bantuan Perlindungan Anak Yatim Piatu Korban Covid19
